jpnn.com - jpnn.com - Sikap Freeport-McMoRan yang mengancam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat banyak kalangan di tanah air geram.
Kalangan mahasiswa pun ikut berang dengan cara perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat itu dalam menanggapi keputusan pemerintah yang merubah status kontrak karya untuk PT Freeport Indonesia (PTFI) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).
BACA JUGA: Jokowi: Saya Cinta Muhammadiyah
Jumat (24/2), ratusan massa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi di depan kantor PTFI di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Ada utusan GMNI dari berbagai daerah yang ikut dalam aksi di depan kantor perusahaan pertambangan yang beroperasi di Papua itu.
Ketua Presidium GMNI Chrisman Damanik mengatakan, sikap tegas pemerintahan Presiden Jokowi yang mengubah status kontrak karya untuk PTFI menjadi IUPK harus didukung sema kalangan. “GMNI mendukung penuh kebijakan pemerintah dan siap mengawal agar kekayaan alam kita dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat sebagaimana diamantkan UUD 1945,” ujarnya di sela-sela aksi.
BACA JUGA: Jokowi Bicara Keadilan Sosial di Tanwir Muhammadiyah
Aksi massa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di depan kantor PT Freeport Indonesia di Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (25/2). Foto: GMNI for JPNN
BACA JUGA: Jangan Bahas Masalah Freeport Secara Emosional
Menurutnya, UUD 1945 sudah mengamanatkan agar kekayaan alam yang tekandung dalam wilayah Indonesia harus dimanfaat sebaik-baiknya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu, Indonesia juga memiliki UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba).
UU itu diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Minerba. Artinya, dengan dua aturan itu maka pemerintah mewajibkan perusahaan pertambangan seperti PTFI untuk membangun smelter agar mineral yang diekspor memiliki nilai tambah.
Chrisman lantas menyitir ide Bung Karno tentang Trisakti. Yaitu Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Dalam catatan GMNI, kata Chrisman, keberadaan PTFI selama ini justru telah memberikan kerugian besar. Parahnya, katanya, PTFI juga bertindak arogan dan menghina.
Karenanya Chrisman menegaskan, pemerintah Indonesia memang sudah sepatutnya menunjukkan sikap tegas terhadap pihak-pihak asing yang selalu arogan dan menghina. Hanya saja, katanya, pemerintah Indonesia juga perlu dukungan untuk menghadapi Freeport.
“Gejolak yang semakin kencang ini tentu perlu dukungan seluruh rakyat Indonesia. Mari kita dukung pemerintah,” tegasnya.(ysa/rmo/jpg)
Pernyataan sikap Presidium GMNI soal PT Freeport Indonesia:
- Mendukung penuh pemerintah atas sikap, kebijakan dan regulasi pemerintah terhadap PT Freeport Indonesia dan meminta agar pemerintah untuk tetap melaksanakan regulasi dan kebijakan sesuai dengan UU dan Peraturan yang telah dibuat.
- Apabila PT Freeport Indonesia tidak tunduk dan patuh terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku saat ini, maka meminta Presiden RI untuk menghentikan hubungan kerjasama apapun dengan PT Freeport Indonesia.
- Meminta Presiden untuk melaksanakan Trisakti.
- Meminta pemerintah untuk mengambil alih Seluruh Aset-aset yang dikuasai asing yang merugikan rakyat Indonesia.
- Meminta pemerintah melaksanakan Reforma Agraria sejati.
- Mengajak seluruh elemen Bangsa untuk bersama-sama mengawal penyalahgunaan Aset bangsa agar dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.
- Mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan dan kesatuan nasional.
- Meminta Presiden Untuk memastikan terciptanya suasana aman, nyaman , dan tentram di Papua.
- Kembali Pada UUD 1945 asli dan mewujudkan cita-cita UUD 1945 dan Proklamasi 17 Agustus 1945.
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kok Bisa Mobil RI 1 Dinaiki Terdakwa Penodaan Agama?
Redaktur & Reporter : Antoni