jpnn.com - jpnn.com - Presiden Joko Widodo membeberkan sejumlah program nyata pemerintahannya saat membuka Tanwir Muhammadiyah di Ambon, Maluku, Jumat (24/2). Jokowi -panggilan akrabnya- mengatakan bahwa pemerintahannya terus melakukan berbagai upaya mewujudkan keadilan sosial di tengah masyarakat.
Sebagai contoh, Jokowi menyebut kebijakan satu harga bahan bakar minyak (BBM). Tujuannya agar harga BBM di Jawa dengan Papua bisa sama.
BACA JUGA: Kok Bisa Mobil RI 1 Dinaiki Terdakwa Penodaan Agama?
Namun, kata mantan wali kota Surakarta itu, tugas pemerintah belum selesai. Sebab, masih banyak hal yang harus dilakukan demi mewujudkan keadilan sosial.
Sebagai contoh lain adalah harga semen yang di Jawa hanya Rp 70 ribu, namun di pedalaman Papua mencapai Rp 2,5 juta.
BACA JUGA: Ustaz HNW Dorong Jokowi Menasionalisasi Freeport
“Yang ini saya belum berhasil, harganya belum turun karena jurusnya belum ketemu. Tapi insya Allah nanti harganya akan sama," ujar Jokowi di Tanwir Muhammadiyah bertema Kedaulatan dan Keadilan Sosial untuk Indonesia Berkemajuan itu.
Dalam rangka mengurangi kesenjangan, katanya, pemerintah memiliki rencana yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Ada tiga hal penting dalam kebijakan itu.
BACA JUGA: Soal Freeport, Fahri Hamzah: Tidak Usah Gagah-gagahan
"Pada tahapan awal kita akan fokus pada tiga sektor penting, yaitu pertama di reforma agraria dan redistribusi aset. Yang kedua, di bidang akses keuangan dan permodalan. Dan yang ketiga, dalam peningkatan pembangunan SDM," ungkap dia.
Dalam kebijakan redistribusi aset, pemerintah hendak menjadikan rakyat memiliki sebidang tanah yang diakui oleh negara agar dapat dimanfaatkan secara produktif. Harapannya para petani yang tidak memiliki lahan maupun para masyarakat adat bisa meningkatkan produktivitas mereka dari hasil pertanian.
Jokowi meyakini dengan cara intulah rasio kesenjangan bakal bisa diturunkan. Dalam catatannya, saat ini ada 12,7 juta hektare lahan yang bisa disistribusikan ke rakyat.
“Nanti dengan skema-skema khusus dibagikan entah untuk rakyat, koperasi, atau Muhammadiyah. Dengan catatan lahan itu harus produktif dan tidak bisa dijual lagi," tutur presiden.
Namun, katanya, kebijakan itu bukan berarti mengambil hak orang yang berpunya untuk kemudian diberikan kepada rakyat kecil. Sebab, yang diambil pemerintah adalah lahan-lahan yang tidak produktif untuk kemudian dibagikan kepada rakyat kecil yang mampu mengelolanya dengan diberi legalitas status kepemilikan.
"Hampir di semua negara kaya itu memulai perjalanannya menjadi negara maju melalui reforma agraria. Rakyat yang tadinya tidak punya apa-apa diberikan status legal atas lahan yang mereka duduki untuk menjadi seorang pemilik," ucapnya.
Sedangkan untuk akses permodalan, pemerintahan Jokowi juga sudah menyiapkan jurus tersendiri. Yakni memberikan akses yang lebih mudah bagi rakyat kecil terhadap permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Sedangkan di sektor pengembangan sumber daya manusia, Jokowi memilih berfokus pada pendidikan dan pelatihan vokasi. Hal itu didasari fakta bahwa angkatan kerja didominasi oleh lulusan pendidikan SD, SMP, dan SMA/SMK.
"Oleh sebab itu saya menugaskan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dari Muhammadiyah, Prof. Muhadjir, untuk betul-betul fokus pada pendidikan dan pelatihan vokasional," tambahnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi: Kalau Freeport Sulit Diajak Berunding....
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam