jpnn.com, JAKARTA - Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) DPP Partai Golkar untuk mencari pengganti Setya Novanto (SN) harus mengusung semangat perubahan. Sebab akan mubazir bila figur yang menggantikan tersangka korupsi e-KTP masih kroninya juga.
Hal ini disampaikan Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia di Jakarta, Senin (20/11).
BACA JUGA: Saran Pengamat, 3 Tokoh Ini Jangan jadi Ketum Golkar
Dia menyebutkan, pascapenahanan Novanto oleh KPK, wajib hukumnya bagi partai berlambang beringin rindang melakukan pergantian kepemimpinan.
Hal itu karena partai akan memghadapi pesta demokrasi Pillkada Serentak 2018 maupun Pilpres 2019. Mengenai waktu, kata Doli, tidak boleh lebih dari sebulan ke depan.
BACA JUGA: Kasus Novanto Bikin Kader Golkar Semakin tak Percaya Diri
"Prosesnya dimulai dengan DPP segera melakukan rapat pleno untuk menetapkan pelaksana tugas (plt) ketua umum yang tugasnya cuma satu yaitu menyelenggarakan Munaslub," kata Doli kepada JPNN.com.
Kemudian dalam dua-tiga hari berikutnya DPP mengadakan Rapat Pimpinan Nasionak (Rapimnas) untuk mendapat kesepakatan dan dukungan secara nasional yang diwakili DPD Provinsi seluruh Indonesia, sekaligus menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraannya.
BACA JUGA: Banyak Pengurus Golkar Daerah Sudah di Jakarta
Langsung setelah Rapimnas itu, DPP selanjutnya bisa membentuk Panitia Munaslub, yang segera melakukan persiapan. Namun mantan ketua Bapilu DPP Golkar ini mengingatkan bahwa Munaslub itu adalah jalan atau cara untuk melakukan pergantian kepemimpinan.
Perlunya pergantian kepemimpinan itu karena Golkar saat ini membutuhkan pemulihan citra dan ingin mendapatkan kembali dukungan dan kepercayaan dari masyarakat, setelah dalam waktu belakangan ini terpuruk karena isu korupsi.
Atas dasar itu, lanjutnya, proses pergantian kepemimpinan ini sejak awal pun harus mencerminkan adanya perubahan. Penunjukan siapa yang akan menjadi plt ketua umum pun harus mempertimbangkan adanya kesan perubahan.
Begitu juga dengan nanti siapa yang akan terpilih menjadi ketua umum definitif di Munaslub, juga haruslah figur yang kontras sama sekali dengan performa kepempimpinan Setya Novanto saat ini.
"Jangan yang jadi plt adalah orang yang juga dikenal oleh publik dekat dengan SN atau yang ikut bahkan terdepan melindunginya selama ini. Apalagi orang itu jadi ketum pula, celaka lagi buat Golkar," tegas dia.
Kalau itu sampai terjadi, tambah Doli, maka citra permisif dan lekat dengan isu korupsi masih tetap ada. Sehingga akan mubazir pergantian bila tak ada perubahan.
"Ini penting untuk menjadi catatan bagi semua warga Golkar, demi menyelamatkan dan menjaga masa depan partai," pungkas Doli.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengamat: Jusuf Kalla Sepertinya Akan Memilih Jadi Pandito
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam