Golkar: Asumsi Pertumbuhan Ekonomi Masih Rendah

Rabu, 25 Mei 2011 – 13:57 WIB
JAKARTA-  Fraksi Partai Golkar membuktikan bisa tetap kritis di parlemen pada kebijakan pemerintah meskipun menyetujui kontrak koalisi baruHal ini terlihat dari sikap F-PG yang mengkritisi seluruh asumsi kebijakan makro ekonomi yang diusulkan pemerintah dalam RAPBN 2012

BACA JUGA: Giliran Nasabah Bank Mandiri Dibobol

Golkar menilai, masih banyak usulan yang menunjukkan pesimisme pemerintah.

Melalui juru bicara F-PG, Hikmat Tomet dalam paripurna di DPR RI, Rabu (25/5) menyampaikan, bahwa usulan pertumbuhan ekonomi 6,5-6,9 persen di tahun 2012 dinilai masih rendah
Harusnya pemerintah bisa memanfaatkan momentum kondusifnya pertumbuhan ekonomi dunia.

"Pada 2010 tercapai 6,1 persen

BACA JUGA: Fadel Cabut Aturan Baru Pungutan ke Nelayan

APBN 2011 ditargetkan 6,5 persen
Kami memandang target 2012, minimal 7 persen harus bisa dicapai," kata Hikmat.

Dari sektor inflasi, Golkar mengusulkan inflasi harus dibawah 5 persen

BACA JUGA: Defisit APBN Bengkak Rp 16 T

Angka ini untuk mempertahankan daya beli masyarakatNilai tukar harus dipertahankan pada angka Rp9.000/USD, mengingat sedang terjadi penguatan rupiah.

Untuk tingkat suku bunga, Golkar mendesak pemerintah menetapkan suku bunga dibawah 6 persen, dengan tujuan agar investasi sektor riil terus berkembangSedangkan untuk lifting minyak, Golkar menilai pemerintah belum bekerja maksimal mencapai target lifting.

"Di 2011, lifting minyak masih rendah yakni 872 Bph, masih jauh dibawah target APBN 2011Kami mendesak pemerintah untuk bisa berikan angka yang lebih kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan," tegas Hikmat.

F-PG juga mengkritis target defisit yang hanya diusulkan pemerintah sekitar 1,4-1,6 persenMenurut Hikmat, dengan melihat postur APBN dan perkembangan ekonomi, maka defisit di 2012 harusnya bisa 2 persenHal ini untuk menjadi daya dorong pertumbuhan infrastruktur, menekan angka kemiskinan dan memperluas sektor pendidikan.

Dalam forum yang sama, F-PG juga mengkritisi penerimaan pajak oleh negara yang dinilai masih rendahGolkar mendesak seluruh manajemen perpajakan di Ditjen Pajak Kemenkeu dievaluasi.

"Tax ratio kita masih rendahHarusnya bisa lebih ditingkatkan lagi, dengan lakukan pengawasan dan memperbaiki manajemen di bidang perpajakan, pengadilan pajak dan banding," kata Hikmat.(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengambilalihan Inalum Masuk Tahap Audit


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler