Golkar Bimbang Jadi Oposisi

JAKARTA - Sama halnya dengan menentukan sikap saat akan mengikuti pilpres 2004 yang sarat dengan kebimbangan antara berpasangan dengan SBY atau tidak, pasca pilpres ternyata sikap ragu-ragu Golkar kembali mengemuka.

Hal tersebut terlihat dari pernyataan yang disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Golkar Syamsul Bahri yang menegaskan soal posisi Partai Golkar untuk menjadi oposisi atau pendukung pemerintah tergantung dari hasil keputusan Musyawarah Nasional (Munas) dan ketua umum baru hasil munas mendatang.

"Soal jadi oposisi atau tidak tergantung dari hasil Munaslub dan ketua baru nantinyaDengan demikian tidak ada larangan bagi kader maupun petinggi partai untuk masuk dalam lingkungan pemerintahan di bawah presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono," tegas Syamsul Bahri di press room DPR, Jakarta Jumat (10/7).

Menjawab pertanyaan apa sudah tawaran dari SBY bagi kader Golkar untuk ikut dalam kabinetnya mendatang? Syamsul mengaku sama sekali belum ada."Hingga saat ini belum ada kader yang mengajukan diri atau diminta membantu presiden terpilih dalam pemerintahan mendatang,” jawabnya.

Dia menegaskan, secara lembaga Golkar tidak akan mengusulkan atau mengirimkan nama-nama kadernya untuk duduk dalam lingkaran pemerintahan mendatang, kecuali jika ada permintaan dari presiden secara langsung.

Syamsul menandaskan, jika seandainya Yudhoyono meminta kader Golkar untuk membantu pemerintahan di kabinet mendatang, tentu Golkar akan merekomendasikan kader-kader terbaik partai

BACA JUGA: PKS Tantang Golkar Jadi Oposisi

“Demikian juga jika SBY langsung meminta kepada yang bersangkutanPartai tidak akan melarang, tapi ini sifatnya individual,” imbuhnya.
 
Skenario Kepemimpinan Golkar
Sementara itu, Wakil Sekjen DPP Golkar Iskandar Mandji mengungkapkan, ada sebuah skenario untuk mengganti Kalla pada munas mendatang

BACA JUGA: Pimpinan DPR Tidak Harus dari Partai Pemenang

Skenario tersebut adalah menempatkan Aburizal Bakrie di posisi Ketua Umum, Akbar Tandjung sebagai Ketua Dewan Penasehat, dan Agung Laksono di posisi Wakil Ketua Umum atau Sekjen.

Dia menyatakan, ketiga tokoh yang dikenal dengan sebutan “Triple A” ini yang kemungkinan akan mengembalikan posisi Golkar sebagai partai pendukung pemerintah, karena sebelum JK maju sebagai capres, ketiganya merupakan tokoh Golkar yang ingin Kalla tetap bersama SBY.

“Jika skenario ini sukses, Golkar akan dibawa berkoalisi dengan Demokrat untuk mendukung pemerintahan mendatang,” katanya.

Skenario lainnya adalah dengan mengusung Surya Paloh sebagai Ketua Umum, Jusuf Kalla sebagai Ketua Dewan Penasehat, dan Siswono Yudohusodo sebagai Wakil Ketua UmumJika skenario ini yang terwujud, maka kemungkinan besar Golkar akan beroposisi lima tahun mendatang, mengingat Surya Paloh yang mendorong Kalla untuk maju sebagai capres demi mengembalikan harga diri partai.

Hal senada juga diungkapkan anggota Dewan Penasehat DPP Golkar Fahmi Idris yang mengatakan bahwa Ical dan Paloh merupakan dua kandidat terkuat untuk menduduki jabatan Ketua Umum Golkar.

Dia menandaskan, keduanya dinilai memiliki kemampuan finansial yang paling memadai untuk menduduki jabatan tersebut

BACA JUGA: Golkar Daerah Juga Harus Dievaluasi

Meskipun ada figur lain seperti Akbar Tandjung dan Agung Laksono, tapi keduanya dinilai tidak memiliki kekuatan finansial seperti Ical dan Paloh“Saya dengar baik Ical dan Paloh sudah mulai menggalang dukungan dari DPD I dan II,” tegasnyaFahmi(fas/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pelengseran JK, Lebih Cepat Lebih Baik