Pimpinan DPR Tidak Harus dari Partai Pemenang

JAKARTA - Meski RUU Susduk belum rampung, tarik-ulur soal pimpinan DPR sudah mulai menghangatFraksi Partai Golkar di DPR misalnya, melalui sekretarisnya, Syamsul Bahri mewacanakan agar pimpinan DPR tidak harus dari partai pemenang pemilihan umum.

"Soal ketokohan dan legitimasi harus pula dijadikan pertimbangkan mendasar untuk mengambil keputusan dan menetapkan seorang anggota jadi pimpinan DPR

BACA JUGA: Golkar Daerah Juga Harus Dievaluasi

Tanpa dua hal tersebut, sulit bagi DPR secara kelembagaan untuk bisa berubah," kata Syamsul Bahri, saat berdiskusi dengan tema 'Bisakah Ketua DPR Bukan dari Parpol Pemenang Pemilu?', di press room DPR Jakarta, Jumat (10/7).

Bersama Syamsul Bahri, juga tampil sebagai pembicara Ketua Fraksi PKS dan Ketua Fraksi Demokrat masing-masing Mahfudz Siddiq dan Syarief Hasan serta anggota Fraksi PDIP Arya Bima serta pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Cecep Effendy.

Sementara Arya Bima memberi isyarat pimpinan DPR harus orang yang benar-benar mengerti dengan fungsi dan kedudukan DPR yang semakin berat dimasa datang"Ngerti dulu, ngeh dulu posisi DPR sekarang dibading dengan lembaga tinggi negara lainnya, lalu seperti apa DPR yang akan datang?"

Demikian juga halnya dengan kreteria yang diusulkan untuk pimpinan DPR

BACA JUGA: Pelengseran JK, Lebih Cepat Lebih Baik

Kreteria yang disepakati harus memenuhi unsur-unsur legitimasi dari semua anggota DPRKhusus untuk pemilihan Ketua DPR, Arya menyarankan agar dilakukan dengan mekanis votting satu anggota satu suara.

Sedang Mahfud Siddiq dan Syarief Hasan menegaskan bahwa fraksi yang dipimpinnya siap untuk menghadapi semua mekanisme yang akan diberlakukan dalam proses pemilihan pimpinan dan Ketua DPR

BACA JUGA: Polisi Hentikan Tiga Pelanggaran Pemilu

"Secara institusi, kami siap menghadapi mekanisme apapunMau sistem paket atau proporposional silakan, sepanjang sistem yang digunakan akan menghasilkan pimpinan dan Ketua DPR yang terbaik," ujar Mahfud Siddiq.

Mahfud juga membeberkan saran SBY kepada semua partai koalisi Demokrat soal sistem pemilihan pimpinan dan Ketua DPR"Jangan sampai sistem paket murni, karena itu akan mempertegas soal kalah dan menang, tapi pertimbangan juga sistem proporsional."

Berbeda dengan semua pembicara, Ketua Fraksi PD, Syarief Hasan mengajak semua fraksi untuk menjadikan momentum pergantian dan pemilihan pimpinan dan Ketua DPR periode 2009-2014 menjadi starting point untuk memperbaiki anggota dan kelembagaan DPR secara keseluruhan.

"Soal sistem, silakan kita laksanakan sesuai kesepakatan yang tidak menyalahi undang-undangSaya hanya mengajak seluruh anggota DPR untuk memperbaiki kinerjanya," kata Syarief Hasan.

Sementara Cecep Effendy menyarankan agar DPR segera memiliki mekanisme baku tentang pemilihan pimpinan dan Ketua DPR"Mekanisme baku itu sangat diperlukan guna mengantisipasi perseteruan di setiap lima tahun," ujar Cecep.

Dia juga menilai proses pemilihan pimpinan dan Ketua DPR periode 2009-2014 mendatang sebagai salah satu cara untuk menguji apakah koalisi dalam pilpres efektif atau tidak dalam menentukan pimpinan dan Ketua DPR.(fas/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... KAMPAK Hadiahi KPU Kambing