jpnn.com, JAKARTA - Kader muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia terus menyuarakan upaya penyelamatan partainya dari dampak buruk skandal dugaan korupsi e-KTP senilai Rp 2,3 triliun.
Bahkan dia mendorong adanya kepemimpinan baru di partai berlambang pohon beringin rindang, mengingat situasi persidangan perkara e-KTP tidak menguntungkan bagi Golkar.
BACA JUGA: PPP Menginisiasi Koalisi Parpol Poros Tengah
Keterlibatan sejumlah nama kader termasuk Ketua Umum Golkar Setya Novanto, katanya, telah membuat partainya seperti bulan-bulanan di media dan sudah terbangun pula citra negatif pada persepsi publik secara merata.
Apalagi sudah ada pula suara yang mendorong pembubaran partai politik yang diduga terlibat, bila didapatkan bukti ada aliran dana korupsi e-KTP itu ke rekening partai.
BACA JUGA: Ical Minta Kader Gunakan Asas Praduga Tak Bersalah
"Tentu situasi seperti itu tidak bisa terus dibiarkan, karena akan sangat mengganggu konsolidasi serta dapat menggerus elektabilitas Golkar yang akan menghadapi pilkada serentak 2018 dan pileg-pilpres 2019," ujar Doli di Jakarta, Minggu (19/3).
Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran penuh dari seluruh stake holder partai untuk segera mengantisipasinya. Termasuk menempuh langkah taktis mengganti kepeimpinan partai.
BACA JUGA: Aneh, Oknum DPR Minta Uang Jajan ke Pejabat Kemdagri
"Partai Golkar butuh kepemimpinan baru dalam waktu segera, apakah itu bersifat sementara atau permanen," tegas Doli.
Untuk itu, para pimpinan partai menurutnya perlu melakukan konsolidasi. Baik itu rapat antar antar dewan seperti Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
"Kemudian Setya Novanto selaku ketua umum diajak rembugan untuk mencari solusi terbaik," tukas mantan ketua Bapilu DPP Golkar itu.
Setelahnya, tambah Doli, stake holder lain di partai, seperti DPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dilibatkan sesuai dengan mekanisme organisasi yang diatur dalam AD/ART.
"Misinya adalah penyelamatan partai, bukan yang lain," pungkas dia.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Reses, Komisi II Minta Uang Jajan ke Pejabat Kemendagri
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam