Golkar dan PKS "Tusuk" SBY Dari Belakang

JAKARTA – Ketua Umum Ormas Benteng Kedaulatan (BK), Farhan Effendy mengatakan prilaku politik Golongan Karya (Golkar) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kukuh menggolkan usulan hak angket mafia pajak merupakan tindakan "menusuk" pemerintahan Presiden SBY dari belakang.

“Meski ditolak melalui mekanisme votting dalam Parpipurna DPR kemarin, tindakan Golkar dan PKS yang sungguh-sungguh menggolkan usulan hak angket mafia pajak, itu tindakan 'menusuk' pemerintah Presiden SBY dari belakang," tegas Farhan Effendy, di kantor BK, kawasan Tebet, Jakarta, Rabu (23/2).

Menurut Farhan,  Golkar dan PKS sebagai partai koalisi seharusnya memberikan kontribusi positif terhadap Pemerintahan SBY dengan mendukung kebijakannyaTetapi, dengan menjadi inisiator angket, justru Golkar dan PKS merecoki pemerintahan

BACA JUGA: Susu Formula Berbakteri, Menkes Siapkan RPP ASI

"Meskinya, sebagai anggota koalisi dan kadernya ada di kabinet, Fraksi Golkar dan PKS memberikan kontribusi positif terhadap tekad pemerintahan Susilo Bambang YudhoyonoKalau tidak sanggup memberikan kontribusi positif, ya diam saja

BACA JUGA: Pesantren Yapi Bangil Mengadu ke DPR

Tapi dalam prakteknya, Golkar dan PKS malah berencana merecoki pemerintahan melalui isu-isu yang kontradiktif, terakhir usulan hak angket pajak" tegas Farhan.

Farhan menduga sikap Golkar yang kontradiksi itu motifnya sangat jelas yakni ingin menutupi masa lalunya yang telah mewariskan segudang masalahMulai dari kasus korupsi, kolusi, nepotisme dan peninggalan hutang rezim Orde Baru.

“Sedangkan PKS ingin mencitrakan dirinya seolah-olah pro terhadap rakyat kecil

BACA JUGA: Kolusi di Daerah Mencontoh SBY

Itu semua mereka lakukan bahagian dari persiapan Pemilihan Umum tahun 2014 mendatang,” katanya

Karena motifnya sebagai sesama anggota koalisi sudah sangat bertolak belakang, maka momentum ini hendaknya digunakan oleh Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat SBY sebagai pintu masuk untuk meninjau ulang koalisi dan menertibkan anggota kabinetnya.

“Jika dibiarkan terus-menerus, saya rasa terlalu beresiko tinggi bagi SBY selaku presiden untuk menjalankan mandat dan amanat rakyatDan saya yakin, SBY tidak akan mau mengorbankan kepentingan rakyatnya demi segelintir elit parpol yang saya duga memang bermasalah,” pungkasnya(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Menkes Bantah Main Mata dengan Produsen Susu