Golkar Diminta Hentikan 'Politik Transaksi'

JAKARTA - Sosiolog dari Universitas Indonesia (UI), Prof Tamrin Amal Tomagola, meminta wakil rakyat yang kini menjadi anggota DPR agar menghentikan berbagai praktek jual-beli politik, sebagaimana yang selama ini menurutnya sering dilakukan oleh kader-kader Partai Golongan Karya (Golkar), baik di dewan maupun di internal partainya.

"Dari dulu, praktek politik transaksi dan jual-beli bargaining itu sudah sangat lumrah dilakukan Golkar dalam menyelesaikan berbagai proses dan konflik politikKebiasaan itu harus segera dikikis dan prosesnya harus dimulai dari pucuk pimpinan Golkar yang saat ini dipegang oleh Aburizal Bakrie," kata Tamrin Tomagola, dalam dikusi bertema "Mengawal Kerja Pansus Angket Century, Langkah Awal Pemberantasan Korupsi, Tanpa Pandang Bulu", di press room DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (11/12).

Menurut Tamrin, ini memang suatu permintaan yang rasanya teramat sulit untuk bisa dipenuhi oleh Golkar, mengingat Ketua-nya, Aburizal Bakrie, sudah sangat terbiasa menyelesaikan berbagai hal dengan uang

BACA JUGA: Klarifikasi, Polda Datangkan Munim Idris

"Uang dan Ical, (adalah) dua hal yang memang tidak bisa dipisahkanTapi ketika kebiasaan itu dipakai dalam mengelola partai politik dan mengendalikan anggota fraksinya di DPR, sesungguhnya dia telah memiliki cacat moral dan minus integritas," tegasnya.

Tetapi, lanjut Tamrin, kader Golkar nampaknya lebih senang dengan pola-pola penyelesaian proses dan konflik dengan menggunakan uang itu

BACA JUGA: Reformasi Lebih Untungkan Birokrat

Dengan signifikannya peran dan pengaruh duit dalam menyelesaikan berbagai soal itu, maka menurut Tamrin pula, sudah cukup alasan bagi masyarakat untuk meragukan hasil angket DPR yang saat ini diketuai oleh Idrus Marham yang diklaim sebagai kader terbaik Golkar.

"Begitu Idrus Marham jadi Ketua Pansus Angket Bank Century, saat itu juga masyarakat ragu dengan hasil kerjanyaSaran saya, sebaiknya anggota Pansus santai-santai sajalah, dan bangsa ini akan lebih diuntungkan jika masyarakat secara penuh memberikan dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (guna) mengusut skandal Century," saran Tamrin yang juga aktivis antikorupsi itu.

Dikatakannya pula, kalau Pansus ingin yang terbaik dan tak mau membuat masyarakat semakin bingung, sebaiknya mereka tidak usaha bekerja

BACA JUGA: Pansus Century Kantongi Rekaman Sri Mulyani-Robert Tantular

"Daripada membingungkan masyarakat, sebaiknya Pansus tidak usah bekerjaKalau masih mau terlihat bekerja oleh masyarakat, fokus saja kepada aspek politis dari skandal Century ituSoal pelanggaran hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi, biar jadi urusan KPKTapi yang terbaik, tidak usah kerja," imbuh Tamrin.

Sementara di tempat yang sama, penasehat Fraksi Golkar di DPR, Priyo Budi Santoso, meminta masyarakat memberikan waktu bagi Idrus Marham untuk memperlihatkan kinerja politik terbaiknya"Idrus itu kader terbaik GolkarTolong beri waktu dia untuk bekerja dan kita awasi bersama-sama," pinta Priyo, yang juga Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar itu.

Menjawab saran Tamrin soal Pansus yang tak usah bekerja, Priyo menegaskan bahwa saran itu merupakan sesuatu yang tidak mungkin, karena Pansus sudah terbentuk dan juga sudah memulai proses menetapkan siapa-siapa saja yang bakal mereka panggil untuk dimintai keterangan"Saya tidak mau Pansus dibangkrutkanMereka harus bekerja tanpa harus menunggu proses di KPK," ujarnya(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... SK Pengangkatan Bupati Hilang