Reformasi Lebih Untungkan Birokrat

JAKARTA - Pengamat ekonomi dari  Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, menilai pemekaran daerah ternyata tak berdampak signifikan bagi perekonomian masyarakatMenurutnya, banyak daerah di Indonesia justru terseok-seok mendongkrak perekonomian daerah paska Otonomi Daerah diberlakukan.

Berbicara pada Seminar Nasional bertema "Oposisi dan Pemerintahan Berkelanjutan" yang digagas Yayasan Kybernologi Indonesia, di Jakarta, Jum'at (11/12), Aviliani mengungkapkan bahwa kebijakan APBD yang seharusnya pro rakyat justru menjadi jarahan birokrat

BACA JUGA: Pansus Century Kantongi Rekaman Sri Mulyani-Robert Tantular

"Reformasi lebih banyak menguntungkan birokratBirokrat rebutan APBD karena sektor swasta di daerah tak berkembang," ulas Aviliani.

Lebih lanjut dikatakannya, lambatnya peran swasta dalam memajukan perekonomian daerah juga tak terlepas dari tidak adanya kepastian hukum berinvestasi

BACA JUGA: SK Pengangkatan Bupati Hilang

Dicontohkannya, hampir setiap ganti kepala daerah maka kebijakannya juga ikut berubah. 

"Aturan investasi lima tahun sekali berganti karena kepala daerahnya bergantiBahkan ada kontraktor yang sudah tanda tangan MoU (nota kesepahaman) dengan Pemda, ternyata tidak mau melaksanakannya karena ganti kepala daerahnya," ujarnya.

Akibatnya, kesejahteraan masyarakat di daerah juga tak segera membaik

BACA JUGA: Eks Pegawai Ambacang Gelar Demo

Selain itu, pemekaran yang diiringi dengan membengkaknya personil birokrasi juga membuat anggaran negara lebih banyak teralokasikan untuk belanja pegawai"Padahal dulu sebelum 1998, rakyat mendapat delapan peren dari GDP (gross domestic pdroduct GDP), tetapi Sekarang hanya 3 persen karena lebih banyak untuk belanja birokrasi," tuturnya.

Sedangkan pakar kybernologi, Prof Dr Taliziduhu Ndraha menyatakan, seharusnya para kepala daerah memiliki visi jauh ke depan"Jadi jangan hanya sebatas visi masa jabatan," ujarnya.

Lebih lanjut Taliziduhu memaparkan, paradigma pengelolaan pemerintahan yang bersandar pada orientasi politik dan kekuasaan harus diubahMenurutnya, aparatur pemda harus lebih memerhatikan faktor sosial, kultural maupun lingkungan dalam dalam pengelolaan pemerintahan.

Dipaparkannya , kybernologi sendiri merupakan satu paradigma baru dalam ilmu pemerintahan yang mengedepankan pendekatan yang tak semata-mata berorientasi politik dan kekuasaanMenurut Taliziduhu, pengalaman politik di masa lalu menunjukkan bahwa kekuasaan eksekutif tidak mampu dan tidak mau mengontrol dirinya sendiri(ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Para Tokoh Hadiri Pemakaman Demonstran