jpnn.com - JAKARTA - Direktur Program Indonesian Human Rights Monitor atau Imparsial Al Araf meminta agar Partai Golkar tidak berkoalisi dengan Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presidennya.
Saran ini disampaikan Al Araf dalam diskusi bertajuk "Visi-Misi HAM Para Capres" yang diadakan Forum Mahasiswa Ciputat (FORMACI) di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (6/5). Al Araf menilai Prabowo masih punya pekerjaan rumah (PR) terkait pelanggaran HAM.
BACA JUGA: Belum Ada Capres Peduli Sektor Kebudayaan
"Golkar tidak usah merapat-rapatlah. Prabowo tidak layak maju menjadi presiden karena masih punya PR mengenai pelanggaran HAM yang harus diselesaikan," katanya.
Dikatakan, kasus pelanggaran HAM dan penculikan aktivis yang melibatkan Prabowo menjadi faktor bahwa Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu tak layak menjadi calon presiden.
BACA JUGA: PBB Ragukan Legitimasi Hasil Pileg
Menurutnya, apa yang yang dilakukan Prabowo pada masa lalu harus segera diselesaikan dengan mendorong DPR dan Presiden untuk mengusut tuntas kejadian tahun 1997-1998.
"Kasus penghilangan aktivis yang melibatkan Prabowo tidak pernah terungkap. Kita punya kewajiban moral terhadap para keluarga korban yg masih memperingati di depan Istana setiap Kamis," tanda Al Araf. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Saksi Korupsi Sebut Bendum PDIP Punya Tanah di Hambalang
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sarankan SBY Siapkan Dekrit Perpanjangan Masa Tugas Presiden
Redaktur : Tim Redaksi