JAKARTA - Partai Golkar memiliki kepentingan besar dari bergulirnya hak angket pajak di DPRBagi kubu beringin, proses penyelidikan terhadap mafia hukum itu sekaligus menjadi "media klarifikasi" bagi Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie
BACA JUGA: 10 Parpol Gurem Menuju Penggabungan
Ini terkait persoalan pajak Grup Bakrie yang kerap mendapat sorotan miring sejak mencuatnya kasus mafia pajak Gayus Tambunan."Selama ini, beberapa kali ada tuduhan yang tendensius kepada Pak Ical (Aburizal Bakrie, Red)
Dukungan penuh terhadap pengajuan hak angket pajak ini, lanjut dia, menunjukkan itikad baik Golkar supaya persoalan kebocoran pajak dibuka setuntas "tuntasnya
BACA JUGA: PDIP Tunggu Tawaran SBY
Karena itu, menurut Priyo, Golkar tidak memiliki keraguan sedikitpun untuk terus konsisten mendorong usulan hak angket tersebut."Insyaallah, kami tidak akan berbalik
BACA JUGA: Megawati Perintahkan FPDIP Siapkan Pansus dan Interpelasi
Beliau bilang go a head," ujarnya.Priyo menambahkan hak angket pajak harus menjadi sarana politik untuk memperbaiki sistem perpajakan yang selama ini ditenggarai kerap mengalami kebocoranDana pajak yang sangat besar itu, imbuh dia, harus diselamatkan untuk kepentingan bangsa"Satu-satunyanya jalan ya buka saja semuanya," tegas Wakil Ketua DPR, itu.
Golkar juga menangkap adanya indikasi perlakukan yang tidak fair terhadap sejumlah pajak perusahaan asingKarena itu, sambung Priyo, hak angket pajak dapat menjadi sarana untuk menghapuskan semua "pengistimewaan" itu.
"Kami ingin semua perusahaan asing, baik di sektor pertambangan, energi, perminyakan, maupun perbankan, dari Freeport sampai Chevron, mendapat perlakuan yang samaKami ingin menata kembali itu semua," katanya.
Saat dikonfirmasi isu yang berkembang adanya kaitan mundurnya dukungan dari Partai Demokrat terhadap pengusulan hak angket pajak dengan sejumlah perusahaan asing dalam daftar 151 perusahaan yang pajaknya ditangani Gayus Tambunan, Priyo menjawab diplomatis
"Awalnya Demokrat setuju, mengapa Demokrat berbalik badan, saya tidak tahu jawabannya," katanyaSelaku pimpinan dewan, Priyo memastikan usulan hak angket yang ditandatangani 114 anggota dari semua fraksi, kecuali Fraksi Partai Demokrat, itu, akan dibacakan dalam sidang paripurna DPR, Rabu mendatang.
Dikonfirmasi secara terpisah, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa juga membantah keras isu yang menyerang partainya itu."Dari 151 perusahaan tidak satupun yang kami kenal, apalagi ada kaitannya dengan DemokratJadi, mundurnya kami dari pengusulan angket pajak sama sekali bukan kekhawatiran soal itu," jelas Saan.
Menurut dia, memang sempat ada sejumlah anggota fraksinya yang mendukungTapi, itu belum menjadi sikap resmi fraksi"Fraksi sendiri akhirnya memutuskan tidak mendukung karena akar pijakan angket itu yang tidak jelasKami tidak melihat ada kebijakan atau sistem perpajakan pemerintah yang melanggar sehingga perlu diselidiki," ujarnya.
Saan menuturkan persoalan perpajakan lebih kepada soal oknum mafia di internal inspektorat pajak dan para pengemplang pajakDia mencontohkan dalam kasus Gayus Tambunan, aparat penegak hukum sudah turun tanganBahkan, KPK juga sudah terlibat.
"Sekarang DPR tinggal mengontrol agar aparat penegak hukum bisa bekerja maksimal dalam kasus ini," tegasnyaSaan menyebut panja yang dibentuk Komisi III sudah cukup untuk memfasilitasi hal tersebutDia justru menduga hak angket pajak dapat menggiring persoalan pajak keluar dari substansi hukum.
"Kami melihat ada pihak-pihak yang ketakutan kalau persoalan pajak ini diselesaikan secara hukumMakanya ditarik ke ranah politik," sindir Saan(pri)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Condro Tak Tega Hadirkan Mega ke KPK
Redaktur : Tim Redaksi