JAKARTA - Insiden kekerasan beruntun yang mengatasnamakan agama di Pandeglang, Banten dan Temanggung, Jawa Tengah, membuat PDI Perjuangan ingin melakukan langkah politik di DPR RIDari hasil rapat interen DPP PDIP, diputuskan bahwa kader PDIP di DPR diperintahkan untuk mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Kerukunan Beragama untuk membuka tabir sesungguhnya di balik peristiwa itu.
Bahkan jika Pansus itu dirasa belum cukup, penggunaan hak interpelasi di DPR RI untuk mengungkap kasus kekerasan berbau agama pun akan ditempuh
BACA JUGA: Condro Tak Tega Hadirkan Mega ke KPK
Hal itu disampaikan Wakil Sekjen DPP PDIP, Achmad Basarah, dalam jumpa pers usai rapat intern di DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (11/2)Menurut Basarah, dalam rapat yang dipimpin Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri itu, diputuskan bahwa kader PDIP di DPR harus mendorong upaya politis untuk mengungkap kasus kerusuhan sekaligus mengurai akar masalahnya
BACA JUGA: MK Tolak Gugatan Pemilukada Karimun
"Rapat memutuskan untuk membentuk Pansus kerukunan umat beragamaBACA JUGA: Bamus Agendakan Pembacaan Hak Angket
Dalam konteks ini, kegagalan itu adalah dalam hal melindungi gak-hak warga negaranya," ujar Basarah.Hadir dalam jumpa pers itu Ketua Baitul Muslimin, Hamka Haq dan politisi muda PDI Perjuangan, Zuhairi MisrawiMenurut Basarah, PDIP tidak main-main dalam mengusung pembentukan PansusPDIP akan berupaya memuluskan pembentukan pansus itu"Wakil ketua DPR (Pramono Anung) akan kita panggil unhtuk membicarakan ini," ucapnya
Basarah menambahkan, pemerintah bertindak gamang dalam menjaga kotrak sosial masyarakatnyaSelain itu, penyelenggara negara tidak profesional
Yang lebih menyedihkan, kata Basarah, pemerintah justru permisif terhadap aksi-aksi kekerasan berbau agama itu"Kelengahan dan kelalaian itu dimanfaatkan kelompok yang bermain untuk membuat suasana semakin keruhPemerintah permisif terhadap kekerasan yang terjadi," ucapnya.
Lantas bagaimana dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa pemerintah harus bertindak tegas, termasuk membubarkan ormas anarkis? Basarah menilai pernyataan saja tidak cukup"Harus ada political actionKetika Presiden sendiri gamang, kita pertanyakan legitimasi Presiden," ucapnya.
Sedangkan Hamka Haq mengatakan, PDIP tidak dalam posisi membela keyakinan Ahmadiyah"Kita hanya ingin menyadarkan penyelenggaa negara untuk menegakkan konstitusi, melindungi segenap tumpah darah Indonesia," ucapnya.
Apakah dengan demikian PDIP ingin Presiden SBY mengakui Ahmadiyah? Hamka mengatakan, masalah keyakinan tidak bisa diatur-aturNamun sebagai warga negara, pengikut Ahmadiyah tetap berhak memperoleh perlindungan negara.
Karenanya Hamka tak sependapat jika Ahmadiyah di Indonesia dibubarkan"Karena itu hanya seperti aliran sunni (sunnah wal jamaah) atau syiahApakah di Indonesia sunni itu bisa dibubarkan? Kan tidak apalagi di sini (sunni) mayoritas," ucapnya.
Sementara soal pembubaran ormas anarkis, Hamka justru mengkritisi pemerintahAlasannya, pemerintah bertindak lambatIa mengingatkan pemerintah agar tidak melihat sebuah ormas dari anggaran dasarnya"Tapi lihat pada perilakunya," cetusnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PPP Yakin SDA Aman di Kursi Menag
Redaktur : Tim Redaksi