JAKARTA - PDI Perjuangan masih menunggu tawaran dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menempatkan kadernya di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) IIMeski demikian, kalaupun ada tawaran belum tentu PDIP serta merta menerimanya
BACA JUGA: Megawati Perintahkan FPDIP Siapkan Pansus dan Interpelasi
Wakil Sekjen DPP PDIP, Achmad Basarah, mengatakan, PDIP sebagai partai nasionalis ingin membuka diri terhadap setiap kelompok
BACA JUGA: Condro Tak Tega Hadirkan Mega ke KPK
"Mereka (SBY) punya hak menawarkan
Meski demikian komunikasi politik terus dilakukan
BACA JUGA: MK Tolak Gugatan Pemilukada Karimun
Untuk itu Puan Maharani sebagai Ketua DPP bidang politik terus membuka komunikasi politik dengan pihak lain"Termasuk Partai DemokratItu tugas Mbak Puan," ucap Basarah.Meski demikian Basarah juga mengatakan, sampai sejauh ini belum ada rapat di DPP PDIP yang khusus membahas rencana reshuffle kabinetAlasannya, reshuffle merupakan domain Presiden SBYSedangkan PDIP, imbuh Basarah, mengambil posisi sebagai partai yang mengawasi pemerintah
"Intinya gotong royong membangun negeriPemerintah menjalankan kekuasaan, PDIP mengawasinya," paparnya
Disinggung bahwa kongres PDIP Bali memutuskan untuk bersikap oposisi terhadap pemerintah, Basarah mengatakan, keputusan itu memang mengikat pengurus dan kader partaiTetapi untuk simpatisan PDIP, tidak ada larangan untuk masuk pemerintahan SBY"Tidak diatur soal simpatisanTapi kalau punya KTA (Kartu Tanda Anggota), berarti terikat aturan partai," pungkasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bamus Agendakan Pembacaan Hak Angket
Redaktur : Tim Redaksi