jpnn.com - JAKARTA - Dua kubu di internal Partai Golkar telah sepakat islah sementara agar partai berlambang beringin hitam itu bisa mengusung calon di pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun ini. Namun, islah ternyata bukan berarti perbedaan antara Golkar kubu Aburizal Bakrie dengan Agung Laksono langsung bisa dikompromikan.
Wakil ketua umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie hasil musyawarah nasional (munas) di Bali, Nurdin Halid, mengatakan saat ini pihaknya tengah mencari jalan keluar tentang kubu pengurus yang berhak menandatangani rekomendasi pencalonan di pilkada. “Siapa yang berhak tanda tangan, ini yang sedang kami bahas," ujar Nurdin di Jakarta, Selasa (2/6) malam.
BACA JUGA: Ditjen PAS Sebut Pengamanan di Lapas Sibolga Minim
Karenanya, Golkar kubu Ical -sapaan Aburizal- langsung mengadakan rapat konsultasi nasional untuk membahas masalah itu. Selain itu, rapat konsultasi itu juga untuk membahas tindak lanjut putusan pengadilan tata usaha negara (PTUN) yang membatalkan surat keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly atas kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono hasil munas di Ancol.
Dalam putusan PTUN, kepengurusan Golkar dikembalikan ke hasil munas di Riau pada 2009 silam. Artinya, Ical tetap sebagai ketum dan Idrus Marham sebagai sekretaris jenderal Golkar.
BACA JUGA: Pak Hanif, Apa Solusi untuk Moratorium Pengiriman TKI ke Timur Tengah?
"Ini rapat konsultasi untuk membicarakan tindak lanjutnya. Termasuk soal poin islah. Berdasarkan putusan PTUN, itu yang berhak tanda tangan (calon kepala daerah) itu ketum dan sekjen (hasil) munas Riau," imbuh Nurdin.(flo/jpnn)
BACA JUGA: Menaker Dinilai Tak Punya Solusi soal TKI
BACA ARTIKEL LAINNYA... Miranda Bakal Terbitkan Buku yang Ditulis dari Balik Penjara
Redaktur : Tim Redaksi