Golkar Juga Minta Jatah Mengkritik Pemerintah

  JAKARTA - Partai Golkar semakin memperlihatkan keinginan untuk bergabung dengan koalisi pemerintahan SBY-Boediono nantiNamun, partai berlambang beringin itu memasang syarat khusus kepada SBY

BACA JUGA: KPU Dinilai Sangat Ceroboh

Apa itu? Golkar ingin bila berkoalisi nanti, harus tetap diberi ruang untuk mengkritik pemerintahan"Tentu kita akan mengajukan syarat untuk disepakati bersama

BACA JUGA: Jumlah Pimpinan DPR Disepakati Ganjil

Kesepakatan tersebut intinya memberikan ruang lebih besar bagi Golkar untuk tetap bisa memberikan kritik," kata Wakil Ketua DPP Partai Golkar Agung Laksono saat ditemui di kantornya di kompleks gedung DPR kemarin (14/7).

Agung mengakui, oposisi bukan pilihan partainyaSebab, selama ini Golkar terbiasa di pemerintahan

BACA JUGA: Ical Sudah Klaim Dukungan Mayoritas

Namun, hal itu tidak lantas membuat mereka tak bisa mengkritik"Secara kultural, Golkar melakukan kritik terhadap pemerintah dari dalamApalagi, fungsi utama partai adalah fungsi penyeimbang dan pengawasan," katanya.
 
Apakah dorongan merapat ke pemerintahan karena jatah kursi di kabinet? Agung menampik anggapan tersebutMenurut dia, keputusan untuk mendukung pemerintahan terkait dengan peran strategis yang harus diambil Golkar"Tidak ada hubungannya, menteri bergantung presiden," katanya.
 
Namun, kata Agung, sikap resmi Golkar baru akan ditentukan dalam musyawarah nasional (munas)Jika berjalan sesuai rencana, forum tertinggi di Golkar itu akan dilaksanakan pertengahan Oktober, sesaat sebelum penyusunan kabinet
 
Nah, sebagai pintu masuk, penetapan munas tersebut diputuskan pada rapat pimpinan nasional (rapimnas) awal Agustus nanti"Kalau tidak 8?9 Agustus, ya 11?12Tapi, sebelumnya akan diadakan rapat konsultasi nasional antara pengurus daerah dan pusat," jelasnya.
 
Pandangan yang hampir sama disampaikan Ketua DPP Golkar Anton LesiangiMenurut dia, keberadaan kader di kabinet tidak harus menjadikan Golkar kehilangan sikap kritis?Kami siap mendukung pemerintah, tapi kami bukan partai pemerintah,? tegasnya
 
Menurut dia, yang pantas disebut partai pemerintah hanyalah Partai DemokratSelebihnya adalah partai pendukung pemerintah?Kalau ada kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, harus tetap dikritisiKami siap bekerja sama dengan PDIP ataupun Gerindra,? tegasnya.
 
Dengan sikap seperti itu, apa tak khawatir Golkar akan ditinggal sama sekali saat penyusunan kabinet? Anton yakin, SBY dan Demokrat tidak akan melakukannya?Pasti dipilih, jangan lupa number two in the parliament is Golkar (nomor dua di parlemen itu Golkar, Red),? ujarnya, percaya diri(aga/dyn/tof)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Etnis Jadi Pertimbangan Pilih Menteri