JAKARTA - Politisi Partai Golongan Karya, Nudirman Munir, menyatakan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden RI Susilo Bambang YudhoyonoMeski demikian Nudirman mendesak prioritas reshuffle untuk mencopot menteri-menteri yang menghalangi program pemberantasan korupsi.
"Reshuffle bagi kita hal ini sudah sering sekali
BACA JUGA: Prya Ramadhani Dapat Angin Segar
Itu merupakan hak prerogatif presiden, silahkanNamun anggota Komisi III DPR yang juga duduk sebagai Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR itu enggan menyebut nama menteri yang menghalangi pemberantasan korupsi
BACA JUGA: DK PD Kumpulkan Bukti Kumpul Kebo Ruhut
Nudirman justru menegaskan bahwa korupsi yang terjadi di negeri ini sebenarnya sudah terang benderang."Kalau korupsi dengan tersangkanya menteri, jelas ini membuat cacat secara hukum pemerintahan SBY," jelasnya
karenanya pula Nudirman mengingatkan Presiden SBY untuk secepatnya melakukan antisipasi
BACA JUGA: Pastikan Reshuffle, Istana Minta Publik Bersabar
"Kalau tidak itu akan merongrong kewibawaan beliau dan memberikan citra yang buruk," tegasnyaDitegaskannya pula, mereshuffle menteri-menteri juga merupakan upaya untuk menyelamatkan kepemimpinan SBYSebelumnya isu reshuffle semakin mencuat setelah istana mengeluarkan kepastian akan ada perombakan kabinet oleh SBY(Boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Setelah PBR, Empat Partai Siap Gabung PAN
Redaktur : Tim Redaksi