JAKARTA - Kabar reshuffle dari istana semakin terangStaf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa menegaskan pertimbangan dalam melakukan perubahan susunan kabinet tidak datang karena desakan yang datang dari ruang-ruang publik atau desakan survei
BACA JUGA: Setelah PBR, Empat Partai Siap Gabung PAN
Faktor utamanya, kata dia, adalah keperluan untuk melakukan akselerasi perubahan."Kata kuncinya adalah akselerasi
BACA JUGA: Bahas Uang Rakyat, DPR Diminta Libatkan Publik
Menurut Daniel, sukses akselerasi ditentukan oleh tindakan cepat dan sigap
"Apa yang dicanangkan dalam tiga tahun ke depan semata untuk bangsa ini, tidak untuk pencitraan atau legacy (warisan, Red) sekalipun
BACA JUGA: Belajar Pencegahan Korupsi ke Australia
Tidak ada yang personal karena semuanya berurusan dengan publik, dengan masa depan republik," tegas Daniel.Dia menyampaikan ada sejumlah alasan obyektif yang menyebabkan penurunan kinerja pemerintahanSebagian karena faktor eksternal dan sebagian lagi karena faktor internal"Kami membereskan yang di dalam, membenahi pekerjaan rumah, dan mencuci yang kotorMemasuki tahun ketiga, Presiden SBY akan memulai gaya pemerintahan yang lebih menggambarkan dinamika di luar istana," ujarnya.
Daniel mengisyaratkan kalau Presiden SBY, saat ini, sedang menggodok kembali kabinetnya"Prosesnya sedang berlangsungTentu the sooner, the better (lebih cepat lebih baik)Tetapi, apa artinya menunggu 2-3 minggu untuk sesuatu yang telah ditunggu satu tahun sebelumnya oleh publik," kata Daniel
Dia menyarankan tidak perlu ada kehebohan atau kegaduhan, apalagi keonaran politik"Biarlah Presiden dan Wakil Presiden mengambil waktu terbaiknya untuk menjawab itu," tandas Daniel.
Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PDIP DPR RI Tjahjo Kumolo menegaskan jika memang reshuffle dilakukan, semangat peningkatan performa pemerintah dalam mencegah dan mengatasi maraknya konflik sosial dan separatisme harus diutamakanMenurutnya, sejauh ini, sejumlah pos kementerian dan lembaga negara setingkat menteri terkait dianggap telah gagal melakukan langkah-langkah antisipasi.
PDIP berharap persoalan ini menjadi salah satu bahan pertimbangan Presiden SBY dalam mengutak-atik jajaran menterinya"Semua konflik sosial di republik ini tak terdeteksi sejak diniSemua operasi penggalangan terhadap separatis juga gatot alias gagal totalSeparatis di Papua dan Maluku malah kian berkibar," kata Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo di Jakarta, kemarin (18/9)
Menurut dia, semua operasi intelijen dan operasi ketertiban terpadu tidak optimalPadahal menghabiskan biaya triliunan per tahun dari APBN.
Tak melulu pendekatan keamanan, Tjahjo menilai maraknya konflik sosial dan separatisme itu turut didorong tingkat kesejahteraan rakyat yang belum optimal"Khusus Maluku terjadi kesenjangan atau ketimpangan pembangunan yang sangat besar dibanding Jawa," katanya.
Saat ditanya tentang kementerian atau lembaga negara setingkat menteri yang secara sepesifik perlu dirombak, Tjahjo menjawab diplomatis"Sebagaimana penilaian Tim Presiden yang diberi tugas untuk itu dan penilaian masyarakat luas terhadap kondisi di lapangan yang sangat merosot selama ini," ungkap Sekjen DPP PDIP, itu.
Kendati demikian, melihat fokus sorotan PDIP, tampaknya sasarannya adalah Mendagri Gamawan Fauzi, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal purnSutanto, dan Menko Kesra Agung Laksono.
Tjahjo memastikan, PDIP sama sekali tidak berkepentingan dengan perombakan kabinetSudah bisa dipastikan, PDIP tidak akan memanfaatkan momentum ini untuk merapat ke pemerintahan SBYNamun, Tjahjo menyampaikan bahwa PDIP dengan tetap menghormati prinsip hak prerogatif Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial mendorong SBY berani mengganti menterinya yang tak optimal.
"Saya melihat tak ada alasan lagi bagi Presiden untuk terus berlama-lama mempertahankan anggota kabinetnya yang kinerjanya bernilai merah alias tak mampu mengoptimalkan kinerja,’’ kata Tjahjo.
Terpisah, Wakil Ketua Umum DPP PPP Lukman Hakim Syaifuddin tak takut kalau jatah kursi partainya di kabinet berkurangNama Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monorfa yang berlatar belakang PPP, memang banyak mendapat sorotan negatif belakangan iniMisalnya, digugat cerai istri karena menikah tanpa izinKinerjanya juga dinilai tak begitu optimal
Karena itu, muncul isu kalau Suharso menjadi salah satu target reshuffle"Meskipun jatah kami berkurang atau dihilangkan sama sekali, kami tidak akan kecewa atau sakit hatiSilahkan saja," kata Lukman
Dia menegaskan presiden memiliki kewenangan penuh untuk menyusun kabinetnya"Tanpa alasan apapun, presiden bisa mengganti menteriTidak boleh ada pihak yang mempersoalkan itu," kata Wakil Ketua MPR itu.
Hanya, Lukman mempertanyakan apakah reshuffle ini mampu menjadi solusi atas berbagai permasalahan atau sebaliknyaDia mengingatkan pemerintahan SBY sudah berjalan hampir separuh waktuReshuffle yang dilakukan sekarang bisa jadi malah tambah menurunkan kinerja kabinet secara keseluruhan"Saya khawatir menteri-menteri akan belajar dari nol lagi," kata Lukkan
Menurut dia, yang harus diprioritaskan sekarang adalah bagaimana meningkatkan koordinasi di antara menteri, sehingga program-program pemerintah dapat terintegrasi secara baik"Masing-masing menteri sekarang ini sebaiknya lebih memberikan perhatian dalam monitoring dan pengawasan di internal kementeriannyaSehingga performa semakin baik," tegasnya.
Di lain pihak, PKS menilai isu reshuffle kabinet saat ini harus berjalan sesuai kesepakatan bersamaPKS meminta diajak bicara Presiden SBY sebelum melakukan reshuffle kabinet.
"Kita tunggu saja lahYang jelas reshuffle itu kan memang kewenangan presidenPresiden mereshuffle atau tidak itu kewenangan presiden," ujar Mahfudz Siddik, Wakil Sekjen PKS.
Menurut Mahfudz, dalam kontrak koalisi yang baru setiap ada kebijakan reshuffle kabinet Presiden SBY harus menyampaikan kepada partai koalisiMinimal mengajak pimpinan partai koalisi untuk membahas rencana final evaluasi pemerintahan tersebut"Presiden tentu akan mengajak komunikasi dengan pihak terkait supaya masalah ini tidak menimbulkan masalah baru," ujarnya
Ketentuan itu tercantum dalam aturan koalisi yang duperbarui itu harus menyertakan partai koalisi"Jadi tidak perlu pandangan pihak lain, itu hak Presiden," tandasnya(pri/bay/fal)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BK dan BURT DPR Perlu Dirombak Total
Redaktur : Tim Redaksi