JAKARTA - Penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR tidak terhindarkanSebab, audit forensik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berjalan 35 persen sudah menginformasikan adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses bailout (pemberian dana talangan) untuk Bank Century senilai Rp 6,7 triliun
BACA JUGA: Anggota Fraksi Demokrat di Daerah Diwajibkan Bina UMKM
Hal itu ditegaskan Anggota Tim Pengawas Century DPR yang juga Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar, Bambang Soesatyo, Minggu (21/8) di Jakarta
BACA JUGA: DPP Golkar Siap Hadapi Gugatan Wako Gorontalo
Menurut Bambang, itu berarti juga mengindikasikan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) yang saat itu dijabat Boediono, kini wakil presiden, serta oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang kala itu dijabat Sri Mulyani Indrawati
"Kalau audit forensik itu akhirnya benar-benar menginformasi penyalahgunaan wewenang itu, Boediono dan Sri Mulyani otomatis harus memberi pertanggungjawaban mereka, baik melalui proses hukum maupun proses politik," katanya.
Legislator asal Golkar itu menegaskan, landasan untuk melakukan proses hukum terhadap keduanya sudah direkomendasikan oleh Keputusan Sidang Paripurna DPR
BACA JUGA: Anas Dorong Demokrat Hindari Voting Calon Pimpinan KPK
"Jika proses hukum terus tersendat-sendat seperti sekarang ini, konfirmasi dari audit forensik BPK bisa saja memaksa DPR menggunakan HMP," kata Politisi Partai Golkar ituDiakui Bambang, proses HMP memang panjang dan konsekuensi logisnya akan sangat merepotkan pemerintahNamun, kata dia, demi kebenaran dan keadilan, Tim Pengawas dari DPR untuk proses hukum skandal Bank Century tidak takut untuk menggalang dukungan demi tercapainya kuorum penggunaan HMP(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... APBN Tak Pro Rakyat, Pemerintah Dibela Demokrat
Redaktur : Tim Redaksi