JAKARTA -- Dugaan pelanggaran dalam pengadaan pesawat MA-60 milik maskapai penerbangan Merpati terus menjadi perhatian khusus DPRDua fraksi besar, Partai Golkar dan PDIP, sepakat untuk mengusut tuntas kasus dugaan mark-up pembelian pesawat yang tidak memiliki standar Federasi Penerbangan Dunia (FAA) tersebut.
"Jika ada temuan, sebagai negara hukum, harus diusut tuntas tanpa tebang pilih," kata Sekjen Partai Golkar Idrus Marham setelah menjadi pemateri pengaderan DPD Golkar DKI Jakarta kemarin (14/5).
Menurut Idrus, kecelakaan Merpati MA-60 di perairan Kaimana, Papua Barat, merupakan pintu masuk kasus dugaan penyalahgunaan tender pengadaan pesawat
BACA JUGA: Pimpin PAN, Siap Berebut Kursi Walikota
Menjadi tugas anggota dewan mengawasi kasus ituBACA JUGA: Kampanye Di Luar Jadwal, Walikota Pekanbaru Dilapor
Tapi, prinsip Partai Golkar, hukum yang kita kedepankan," ujarnya.Anggota Komisi XI DPR dari FPDIP Maruarar Sirait juga menegaskan perlunya penyelidikan lebih lanjut atas pesawat MA-60
BACA JUGA: Politisi PD Klaim Penganggaran SEA Games Tak Ada Permainan
"Perlu dibuka black box-nya, siapa inisiatornya, kenapa dari business to business menjadi G to G (kerja sama dua negara, Red)," kata Arar setelah menemui mantan Wapres Jusuf Kalla.Berdasar pemeriksaan sementara yang dilakukan komisi XI, kata Arar, masih banyak yang perlu diungkapPemerintah belum menjelaskan secara rinci kronologi pengadaan pesawat MA-60"Pemerintah perlu firm untuk menjelaskan, kita perlu komprehensif melihat itu," jelasnya.
Tindak lanjut pengawasan, kata Arar, bisa jadi berlanjut pada penggunaan hak anggota dewanMinimal, DPR akan menggelar panitia kerja untuk mengusut kasus dugaan mark-up pengadaan MA-60Maksimal, DPR bakal menggelar pansus untuk mengklarifikasi mantan pejabat yang dianggap terlibat dalam proses pengadaan"Sepantasnya juga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) masuk kasus ini," tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mendorong adanya pengusutan atas kecelakaan MA-60Banyak tanda tanya besar yang perlu dijawab pemerintah dalam pengadaan pesawat MA-60 yang ternyata bermasalah sertifikasinya"Siapa yang membeli? Siapa yang mengizinkan? Ini yang menimbulkan pertanyaan," kata Priyo.
Dia menilai, perlu koordinasi tiga alat kelengkapan DPR dalam mengusut kasus ituSetidaknya, komisi XI bidang anggaran, komisi VII bidang BUMN, dan komisi V bidang transportasi perlu terjun untuk mengawasi"Kalau tidak ada penjelasan memuaskan, kita bentuk pansus," tandasnya(bay/c10/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ingin Jadikan PPP Partai Gaul
Redaktur : Tim Redaksi