Golkar Revisi Juklak Pilkada

JAKARTA - Posisi sebagai kader atau pengurus teras Partai Golkar bukan jaminan langsung bisa menggunakan partai berlambang pohon beringin itu sebagai kendaraan pada Pemilihan Kepala Daerah (pilkada)Sebaliknya, peluang birokrat atau kalangan independen lainnya untuk bisa maju sebagai calon kepala daerah lewat Golkar justru semakin besar

BACA JUGA: Demokrat Kalbar Terbuka bagi Calon

Asalkan, calon dari luar Golkar itu memang menempati rangking tinggi berdasarkan hasil surveiKetentuan itu dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) Nomor 02/DPP/Golkar/XII/2009, tentang perubahan juklak-05/DPP/Golkar/IX/2005 yang mengatur tata cara pemilihan kepala daerah dari Partai Golkar.

Jika sebelumnya kader Golkar, terutama yang duduk sebagai Ketua DPD II maupun Ketua DPD I secara otomatis bisa mencalonkan diri pada Pilkada lewat Golkar , maka dengan terbitnya juklak baru ini tidak lagi otomatis mendapat tiket

BACA JUGA: Suami jadi Tersangka di KPK, Istri Gantikan Nyalon Ikut Pilkada Kepri

Mereka hanya bisa diusung jika memang memiliki tingkat keterpilihan yang tinggi berdasarkan hasil survei yang dilakukan Golkar.

"Partai Golkar akan mengusung kandidat yang paling tinggi elektabilitasnyaTidak peduli apakah ia kader Golkar atau bukan," tegas pelaksana Sekjen DPP, Syamsul Bachri kepada JPNN, Selasa (12/1)

Karena itu, kata dia, kalau kader Golkar ingin bisa dicalonkan di pilkada maka dia harus terus-menerus melakukan pendekatan kepada masyarakat

BACA JUGA: Ikut Maju di Pilkada, Hambatan Pjs Kada Berlapis-lapis

caranya, dengan terus bersosialisasi dan meyakinkan publik bahwa sebagai calon kepala daerah bisa memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada masyarakat.

Menurut Syamsul, berdasarkan juklak tersebut sebenarnya Golkar tetap memprioritaskan kaderNamun jika hasil surveinya sangat rendah, maka partai yang dipimpin Aburizal Bakrie itu tak mungkin memaksakannya seperti pernah dilakukan Golkar di masa lampau"Sebab dampaknya tentu kekalahanPadahal, Golkar menargetkan bisa memenangkan 70 persen pilkada tahun ini," sebut Syamsul.

Meski demikian, Golkar masih memebri toleransi kepada kedernya yang gagal meraih elektabilitas tertinggi berdasarkan hasil survei"Toleransinya, selisih survei kader di luar Golkar dengan internal antara 10-15 persenTapi jika lebih dari itu, kader tak mungkin lagi dipaksakan," tandasnya.(har/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Belum Masuk Masa Kampanye, Baliho Cagub Sudah Marak