JAKARTA -- Perpolitikan tanah air pascapilres 8 Juli lalu bakal diwarnai gugatan-gugatanBisa dipastikan para anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum bisa tidur nyenyak
BACA JUGA: DPR Bisa Rekomendasikan Temuan BPK ke KPK
Lembaga pimpinan Abdul Hafiz Anshary itu masih harus berurusan dengan masalah buruknya daftar pemilih tetap (DPT) pilpres laluKetua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla memastikan partainya akan melaporkan buruknya DPT ke Bawaslu
BACA JUGA: DPD Selevel Paguyuban Jamu Gendhong
Kepastian tersebut merupakan hasil rapat pleno 'partai beringin rindang' itu yang digelar di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (15/7)"Kami menyadari, persoalan pilpres ada masalah internal dan eksternal yang terjadi
BACA JUGA: Anies Baswedan Diusulkan jadi Mendiknas
Kesimpulannya, Partai Golkar tetap mengikuti mekanisme hukum untuk menyikapi masalah daftar pemilih tetap, dan indikasi pelanggaran suaraRapat pleno menyepakati untuk membawa ke meja hukum, nanti kami sampaikan ke ke Bawaslu dan KPU," ujar Jusuf Kalla usai pleno.Dijelaskan JK, selain membahas evaluasi hasil pilpres, pleno juga membahas persiapan rapat pimpinan nasional (rapimnas), musyawarah nasional (munas), dan musyawarah daerah (musda)Kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan rapat pleno selanjutnya akan menjadi bahasan pada rapat konsultasi nasional yang akan berlangsung 20 Juli mendatangRapat konsultasi ini yang akan membicarakan mengenai penyelenggaraan rapimnas.
JK menjelaskan, forum rapimnas yang akan menentukan kapan munas akan digelar, termasuk lokasinya"Rapimnas pula yang akan menentukan, apakah munas didahului musda, ataukah munas dulu baru musdanya menyusul," terang JK(sam/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bawaslu Berencana Panggil Lagi Ketua KPU
Redaktur : Tim Redaksi