Golkar Siapkan RUU Parpol Dibiayai Negara

Senin, 27 Januari 2014 – 15:06 WIB

jpnn.com - JAKARTA -- Politisi Partai Golkar, Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan salah satu obsesinya di tahun 2014-2019 adalah menjadikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembiayaan Partai Politik menjadi inisiatif DPR.

RUU tersebut menurut Agun sangat penting untuk meminimalisir praktik korupsi yang terjadi diantara kader partai politik dan mendorong kader untuk fokus memperjuangkan ideologi dan rakyat yang diwakilinya.

BACA JUGA: KPK Geledah Rumah Dinas Wali Kota Tangsel

"RUUnya sedang saya rancang dan berharap RUU tersebut jadi inisiatif DPR," kata Agun Gunandjar Sudarsa, di Jakarta, Senin (27/1).

Gagasan tersebut lanjutnya, terinspirasi dari problem utama partai yakni masalah keuangan. Realitanya, untuk menjalankan fungsi partai antara lain rekruitmen dan pendidikan politik butuh biaya. Karena itu, APBN harus dialokasikan untuk itu.

BACA JUGA: Timwas Dianggap Intervensi Proses Hukum Century

Dijelaskannya, korupsi yang dilakukan politisi karena parpol dijadikan mesin uang. Pengurus sibuk mengumpulkan duit, tugas-tugas kepartaian cenderung terabaikan. Bahkan di kalangan anak muda, muncul pula motivasi untuk menyasar parpol sebagai tempat mencari pekerjaan, bukan mengabdi pada negara.

"Kalau fenomena itu tidak ditertibkan, maka yang akan terpilih jadi wakil rakyat akhirnya keluarga kaya yang berasal dari pejabat, mantan pejabat, atau pengusaha. Ini sudah terjadi sejak reformasi. Kalau begini terus, kapan anak-anak aktivis yang punya militansi, semangat dan dedikasi tinggi bisa memimpin partai?", tanya Agun.

BACA JUGA: PPATK Berharap Kerjasama dengan KPU Segera Terealisasi

Parpol jelas Agun, jangan disibukkan mencari dana sendiri. Parpol mestinya melaksanakan tugasnya sebagai tempat pengkaderan politik. Tapi biaya hidup parpol menjadi tanggung jawab negara. Dengan demikian, tak seorang pun terhalangi jadi elit politik hanya karena kantongnya tipis.

"Parpol akan jadi kuat jika dibiayai negara hingga kompetisi di dalamnya berlangsung secara objektif dan pengaruh uang bisa diminimalisir," imbuh Ketua Komisi II DPR itu. (fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tri Dianto: Elit Demokrat Bisu, Tuli dan Buta


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler