GPJ Dukung DPR Bentuk Panja Jamu

Selasa, 04 Mei 2010 – 21:23 WIB
JAKARTA- Ketua Gabungan Pengusaha Jamu (GPJ) Charles Saerang menyambut positif upaya Komisi IX DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) jamu"Selama ini, perhatian DPR dan pemerintah terhadap produk jamu sama sangat tidak adil

BACA JUGA: Ekspor Pertambangan Naik 96 Persen

Dengan adanya niat politis dewan untuk membentuk Panja, jelas ini akan mendorong jamu untuk lebih eksis di pasar nasional dan internasional," kata Charles Saerang, usai rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX dengan GPJ, dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Soemarjati Arjoso, di DPR Senayan Jakarta, Selasa (4/5).

Produk jamu Indonesia, lanjutnya, sesungguhnya punya andil cukup besar dalam menyehatkan rakyat Indonesia
Untuk itu, harus ada kebijakan khusus dari pemerintah untuk melestarikan jamu sebagai produk budaya bangsa.
 
Selama ini, dalam banyak kasus terjadi berbagai tindakan instansi pemerintah terkait yang mengeluarkan berbagai keputusan yang mempersempit ruang gerak dan pasar jamu

BACA JUGA: RI Gelar Konferensi Menpera Asia Pasifik

Kita berharap, Panja bisa meluruskan berbagai kebijakan dimaksud.

Dia mencontohkan, ada beberapa produk jamu Indonesia yang karena khasiatnya dirasakan sangat baik oleh konsumen, namun dengan berbagai alasan jamu tersebut dilarang beredar karena dianggap mempunyai unsur membahayakan kesehatan
"Ketika kami minta unsur apa yang membahayakan dimaksud, biasanya pihak pemerintah tidak mau mengungkapnya," kata Charles Saerang.

Sementara Wakil Ketua Komisi IX DPR Soemarjati Arjoso dalam sesi akhir RDPU menegaskan bahwa Panja Jamu akan segera memanggil pihak-pihak terkait di pemerintahan yang bertugas untuk memantau peredaran dan bahan-bahan jamu.

“Sebagai langkah awal, Komisi IX DPR akan mengagendakan pertemuan dengan Kementerian Kesehatan, Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM) dan GP Jamu mengenai pembahasan penyelesaian permasalahan jamu ini

BACA JUGA: Konsep Sinergi, BUMN Dilarang Merugi

Termasuk cara-cara yang selama ini ditempuh oleh BPOM dalam mengawasi jamuKalau nantinya ditemukan cara-cara yang kurang transparan dalam mengawasi produk jamu, hal tersebut tentu harus diluruskan karena industri jamu juga terkait dengan lapangan perkerjaan yang saat ini menjadi dilema di Indonesia," tegas Soemarjati.(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Dirjen Pajak: Hak PHS Untuk Membantah


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler