Grand Design Gedung Baru DPR Perlu Disayembarakan

JAKARTA - DPR dan pemerintah sudah menyetujui dana untuk pembangunan gedung baru bagi anggota DPR RIMeski demikian, Badan Anggaran (Banggar) DPR meminta agar Sekretariat Jendral DPR RI yang akan melaksanakan pembangunan gedung baru itu bisa bersikap terbuka dan transparan.

Ketua Badan Anggaran DPR RI, Harry Azhar Azis menuturkan, pada APBN Perubahan 2010 memang sudah disepakati pengesahan anggaran Rp 250 miliar untuk grand design dan pembangunan struktur gedung MPR/DPR

BACA JUGA: Jika Rekayasa Data, Kepala BKD Dicopot

Anggaran Rp 250 miliar itu juga sudah diusulkan Dirjen Anggaran Kementrian yang megacu pada surat usulan dari DPR nomor PR.OO/1581/DPRRI/II/2010 tanggal 10 Februari 2010.

Namun Harry meminta anggaran tersebut digunakan dengan transparanPolitisi Golkar itu menegaskan, sikap terbuka dalam hal pembangunan gedung baru DPR tidak cukup hanya dilakukan dengan tendernya saja

BACA JUGA: Seharusnya KPK Sudah Kantongi Tersangka

Karenanya Harry mengusulkan adanya sayembara yang bisa diikuti bagi siapa saja.

"Walau pelaksanannya nanti dilakukan oleh Sekjen DPR sesuai kebijakan BURT (Badan Urursan Rumah Tangga) DPR, namun sebaiknya grand design gedung DPR tersebut disayembarakan secara terbuka kepada publik nasional ataupun internasional dan tidak cukup hanya dengan mekanisme tender biasaSoal biayanya (sayembara) bisa diambil dari anggaran yang sudah disahkan," ujar Harry kepada JPNN, Minggu (9/5).

Menurutnya, grand design gedung DPR RI diharapkan dapat menjadi landmark bagi kegiatan parlemen Indonesia sampai 150 tahun yang akan datang

BACA JUGA: Minta Jangan Hanya Hakim Asnun yang Ditahan

"Jadi nanti gedung parlemen itu bisa menjadi salah satu monumen kebanggaan sekaligus mampu menyerap aspirasi seluruh elemen bangsa tanpa diskriminasi," cetusnya.

Untuk itu, Harry meminta agar BURT segera membentuk Tim Pengarah bagi pelaksanaan sayembara ituDitegaskannya, parlemen sebagai institusi penampung dan penyalur aspirasi rakyat sebaiknya memang memiliki infrastruktur penunjang untuk kegiatan tersebut.

Namun demikian publik perlu dilibatkan pula dalam hal itu melalui sayembara"Untuk pelaksanaan anggaran 2010 ini, sayembara harus dibuat terbuka dan setransparan mungkin sehingga gedung DPR bukan hanya menjadi milik anggota DPR, tetapi kepemilikannya juga dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," tukas wakil rakyat dari daerah pemilihan Kepri itu.(ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ani Pergi, Golkar Melunak