jpnn.com - Masterplan atau Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sudah genap tujuh bulan, sejak dilaunching oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 27 Mei 2011 laluSeberapa cepat lompatan dari konsep yang disusun Menko Perekonomian Hatta Rajasa ini sampai penghujung tahun 2011 ini?
HATTA RAJASA rupanya paling antusias membicarakan MP3EI yang dia susun setahun lebih, dan melibatkan semua potensi ekonomi di negeri ini
BACA JUGA: Jamin Stok Beras Aman
“Masih on the track, bahkan lebih cepat dari yang saya dugaPengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani menyebut MP3EI masih fokus mengidentifikasi dan menyelesaikan hambatan-hambatan, seperti peraturan perundang-undangan dan hambatan birokrasi
BACA JUGA: Dorong Pengusaha Menengah Baru
“Sampai akhir tahun ini, boleh dibilang suksesMisalnya soal UU Pengadaan Tanah untuk pembangunan yang sudah disahkan oleh DPR RI, 16 Desember 2011 lalu
BACA JUGA: Ekonomi Indonesia Tumbuh di Tengah Krisis
UU ini sudah bertahun-tahun ditunggu pemerintah dan kalangan usahaTanpa UU ini banyak proyek infrastruktur terhambat karena pembebasan lahan dan berlarut-larut”Harapannya, setelah undang-undang ini ada, pembangunan infrastruktur jadi lebih cepatSebab ada kepastian hukum dalam pembebasan lahan,” kata anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN) ini.:TERKAIT Peraturan lainnya yang mengganjal akan segera diperbaiki, Peraturan Presiden No 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa PemerintahSelama ini penyerapan anggaran pemerintah sangat lamban dan menumpuk di akhir tahunDesember 2011 ini, dana pemerintah yang mengendap di rekening Bank Indonesia sekitar Rp 200 TIni membuat daya dorong APBN terhadap pertumbuhan ekonomi tidak maksimalPadahal APBN harus dibelanjakan tepat waktu dan tepat sasaranDengan revisi Perpres 54/2010, diharapkan serapan anggaran lebih cepat dan lebih transparan.
Aviliani mengakui, proyek MP3EI sepanjang 2011 ini sudah kelihatan Menurut data Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI), sudah 91 proyek utama dan infrastruktur diresmikan Total nilai proyeknya Rp 461,6 triliunSedangkan proyek yang akan di-groundbreaking pada Januari-Desember 2012 sebanyak 73 proyek utama dengan nilai Rp 359,1 triliun.
Tapi Aviliani mengingatkan, proyek yang sudah diresmikan itu harus tetap dipantau secara ketat agar kemajuan pembangunannya berkelanjutan Sehingga penyelesaiannya bisa cepat”Jangan setelah di-groundbreaking terus ditinggalkanKP3EI harus terus melakukan monitoring,” kata ekonom cantik ini.
Dia juga berharap agar program MP3EI di 2012 segera menggarap proyek-proyek yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakatSalah satunya mulai menggarap proyek pembangunan jalan tol Trans-Jawa dan lintasan kereta api rel ganda Jakarta-Surabaya.
Proyek yang diperkirakan bakal menelan biaya Rp 1.700 triliun ini merupakan proyek utama di koridor JawaTargetnya selesai pada 2014 ”Kalau di 2011 masih mengurusi birokrasi dan perundang-undangan yang menghambat, tahun depan harus sudah implementasi, menggarap proyek nyata yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Aviliani.
Di Provinsi Jogjakarta, program MP3EI sangat ditunggu-tunggu karena diharapkan mampu mempersempit jurang perbedaan ekonomi masyarakat di selatan dan utaraKepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jogjakarta yang sekaligus Tim Kerja Infrastruktur yang mewakili Jogja di KP3EI, Rani Syamsinarsi mengatakan, sejumlah mega proyek telah diusulkan untuk segera dibangun.
Diantaranya pembangunan bandara Kulonprogo, Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), Tol Jogja-Bawen (Jawa Tengah), Jalan Lingkar Luar DIY, Fly Over Jombor, jalur Jogja-Borobudur dan Borobudur-Parangtritis serta Pengembangan Tugu Malioboro.
”Dengan keterlibatan Jogjakarta dalam MP3EI, akan terjadi keseimbangan pembangunan ekonomi antara jalur utara dan selatanKami berharap pembangunan itu terjadi secara cepat,” katanya beberapa waktu lalu.
Ahmad Erani Yustika, guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya mengatakan, kelemahan pemerintah dalam menyusun program biasanya adalah konsistensiProgram MP3EI disusun hingga 2025, tetapi dia tidak yakin atas kelanjutan program tersebut setelah pergantian rezim pada 2014 ”Pemerintah mestinya memperbaiki masalah konsistensi dalam pelaksanaan program jangka panjang,” kata Direktur Indef ini. (dri/lhl)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengesahan UU Pengadaan Tanah
Redaktur : Tim Redaksi