Gub-Wagub Sumut Tak Kompak

Rabu, 18 Maret 2009 – 17:00 WIB

JAKARTA–Anggota Komisi II DPR Syaifullah Ma’sum ikut menanggapi sikap Wakil Gubernur Sumut Gatot Pudjo Nugroho yang ternyata tidak ikut meneken SK Gubernur Sumut No.130/3422.K/2008 tanggal 26 September 2008 yang merupakan rekomendasi pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap)Sebagai komisi yang membidangi pembahasan pemekaran, kata Syaifullah, keterangan Gatot menjadi pertimbangan penting menyangkut nasib Rancangan Undang-Undang (RUU) pembentukan Protap

BACA JUGA: Polri Siap Berantas Judi

Komisi II DPR tidak akan gegabah menyetujui begitu saja pembentukan Protap, meski misalnya seluruh persyaratan administrasinya sudah lengkap.
 
"Kalau toh seluruh rekomendasi sudah ada, apakah itu rekomendasi gubernur, DPRD, bupati/walikota, atau pun DPRD kabupaten/kota sudah ada, kita pasti akan lihat aspek lain, terutama hasil kajian akademis menyangkut layak tidaknya calon provinsi itu," ungkap Syaifullah Ma’sum kepada JPNN di Jakarta, Rabu(18/3)
Kajian kelayakan dari Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) akan menjadi pertimbangan yang utama, dibanding soal rekomendasi gubernur atau pun DPRD.
 
Dimintai komentar mengenai sikap Gatot yang tidak mau meneken SK Gubsu, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu lebih melihatnya sebagai indikasi adanya hubungan yang tidak harmonis antara Syamsul dengan Gatot

BACA JUGA: Panen Raya, Harga Beras Turun

"Telah terjadi ketegangan politik antara gubernur dengan wakilnya," ungkap Syaifullah.
 
Seperti diberitakan, dalam pertemuan antara TPF dan Gatot yang berlangsung tertutup terungkap mengapa Gatot tak mau membubuhkan tanda tangan SK Protap yang telah diteken Gubernur Sumut Syamsul Arifin
Kepada wartawan Gatot menceritakan kronologis seputar SK itu

BACA JUGA: Rekomendasi Protap,Diduga Ada Persekongkolan

Dia tak mau meneken dengan alasan, hasil kajian gubernuran sejak era almarhum H.T Rizal Nurdin dan Rudolf Pardede menyatakan pembentukan Protap belum layakAdanya demo besar-besaran yang menekan Ketua DPRD Sumut yang saat itu masih dijabat Abdul Wahab Dalimunthe, juga dijadikan alasan GatotAksi demo itu, kata Gatot, menunjukkan ada persoalan yang belum clearTPF DPRD Sumut dibentuk dalam rangka mengusut kasus aksi unjuk rasa anarkis 3 Februari 2009 yang berujung pada tewasnya Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz AngkatRekomendasi Gubernur Sumut yang dituangkan dalam bentuk SK disinyalir sebagai salah satu pemantik aksi demo tersebut.(sam/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Bendera PPRN Tercabik-cabik


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler