Gubenur Sultra Dukung Pemekaran Buton Raya

Jumat, 20 Agustus 2010 – 22:02 WIB

JAKARTA – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam menunjukkan keseriusannya untuk mendukung pemekaran Provinsi Buton RayaDengan didampingi Bupati Buton, Sjafei Kahar, Ketua Forum Percepatan Pemekaran Provinsi Buton Raya (FP3BR) La Ode Djeni Hasmar, serta Asisten I Pemprov Sultra, Nasir Andi Baco, orang nomor satu di Sultra itu bertemu dengan Ketua Komisi II DPR bidang pemerintahan, Chairuman Harahap di ruangannya, Gedung Nusantara I, DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (20/8).

Kehadiran Nur Alam yang juga Ketua DPW PAN Sultra itu untuk meyakinkan Komisi II bahwa Pemprov Sultra mendukung penuh pemekaran Buton Raya

BACA JUGA: Jalan Rusak Ditambal Jelang Lebaran

Selain memberikan surat dukungan, Nur Alam juga menyatakan kesanggupannya untuk membantu melengkapi segala syarat-syarat yang dibutuhkan agar Provinsi Buton Raya segera terbentuk.

“Kami ke Komisi II menyampaikan surat dukungan dan kesungguhan pemerintah daerah baik Provinsi maupun kabupaten cakupan untuk pemekaran provinsi di Sultra
Saya serahkan surat resmi sekaligus memperlancar hubungan komunikasi antara daerah selaku penginisiasi dan  DPR yang punya hak inisiatif mendorong proses pemekaran," kata Nur Alam usai bertemu Chairuman.

Dalam rangka mengintegrasikan dan mengkoordinasikan proses pemekaran, kata Nur Alam, Pemrov Sultra perlu membangun komunikasi bukan hanya Komisi II tetapi Tim Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)

BACA JUGA: Para Menteri Ditodong Petani untuk Bantuan

“Kami akan terus jalin komunikasi,” ucapnya.

Keseriusan Nur Alam mendapat sambutan yang hangat dari Chairuman
Komisi II dalam dalam proses pembahasan pemekaran akan memanggil Pemrov Sultra dan para bupati dan walikota guna melengkapi berkas yang dibutuhkan.

Muna Tetap Masuk Buton Raya

Dalam kesempatan itu Nur Alam kembali menegaskan bahwa Kabupaten Muna tetap akan masuk dalam wilayah pemekaran Buton Raya

BACA JUGA: Trauma Elpiji, Warga Malah Pakai Eceng Gondok

Kabupaten yang menolak dimasukkan dalam Provinsi Buton Raya saat ini tengah dikonsolidasikan Pemrov agar mau bergabung.

”Yang pasti dalam pembentukan Provinsi ini (Buton Raya), perspektifnya  itu akan terintegrasi, karena pemekaran wilayah Provinsi ingin mendekatkan penyelenggaraan pemerintahan dengan pelayanan dan wilayah disekilingnya,” tandasnya

Pertimbangan lain dimasukkan Kabupaten Muna agar interkoneksi antara gugusan pulau Buton dan Muna, termasuk pulau di sekitarnya lebih dekat” Yang terlihat, kepulauan di Sultra itu adalah Pulau Muna dan Buton, di dalamnya ada beberapa kabupaten, sehingga itu harapan kita, integrasi dari gugusan pulau besar ini akan menjadi satu kesatuan di dalam satu pemekaran provinsi,” jelasnya.

Dengan begitu, kata dia, pengembangan infra struktur pemerintah dan publik serta  jalur ekonomi bisa terbangun dengan cepatHal lain yang perlu dibicarakan dengan Pemerintah Provinsi adalah terkait penamaan ProvinsiMeskipun sudah diberi nama Buton Raya namun nama itu dianggap belum final

Masih menurut Nur Alam, penamaan itu menjadi penting karena menjadi landasan filosofis dan falsafah  yang mengikat satu gugusan kultural dan kewilayahanDemikian halnya penempatan ibukota pemerintahan.

Sebagaimana di ketahui, kabupaten yang akan mencakup wilayah Provinsi Buton Raya ada lima kabupaten dan satu kotaMasing-masing, Kabupaten Buton, Muna, Kota Baubau, Wakatobi, Buton Utara dan Bombana(awa/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Lebaran, Semua Perlintasan KA Berpalang


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler