Gubernur Gagal Awasi Rekrutmen CPNS

Rabu, 16 Februari 2011 – 23:47 WIB

JAKARTA-- Sejumlah gubernur dinilai gagal melakukan pengawasan terhadap bupati/walikota dalam proses rekrutmen CPNS 2010Kegagalan itu dilihat dari banyaknya kasus kecurangan dalam seleksi CPNS yang terjadi di 40-an daerah kabupaten/kota

BACA JUGA: Itjen Kemdiknas Teken Pakta Integritas

Angka ini meningkat tajam dibanding 2009 yang hanya 20-an daerah.

"Peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sebenarnya sangat saya harapkan, terutama dalam memperbaiki sistem rekrutmen CPNS
Karena itu sejak 2010, pengawasannya dikoordinasikan oleh gubernur

BACA JUGA: Pengikut Ahmadiyah Bakal Dilindungi LPSK

Sayangnya langkah awal ini belum dapat terlaksana optimal," sesal Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) EE Mangindaan di Jakarta, Rabu (16/2).

Menurut mantan gubernur Sulut itu, kegagalan tersebut terjadi karena masih ada gubernur yang belum siap mengkoordinasikan dan ada juga bupati/walikota yang memang tidak mau diajak koordinasi


"Saya maklum mungkin para gubernur ini kesulitan mengawasi bawahannya karena masing-masing daerah punya aturan sendiri

BACA JUGA: Jangan Bubarkan Ormas Secara Sepihak

Apalagi sudah rahasia umum, ada tren sekarang bupati/walikota lebih senang maju sendiri ke pusat dan terkesan menyepelekan gubernur," tuturnya.

Persoalan ini, lanjutnya, menjadi salah satu dari tujuh area perubahan dalam grand design reformasi birokrasi, yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010"Banyak sekali fungsi pengawasan gubernur yang tidak jalan karena tidak adanya dukungan bupati/walikotaKarena itu kami membahas masalah ini dengan Kementerian Dalam Negeri," tandasnya.

Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan Mangindaan menyatakan, Kemenpan-RB dan BKN (Badan Kepegawaian Negara) telah mengeluarkan surat edaran pada gubernur dan bupati/walikota terkait rekrutmen CPNSDalam surat edaran tersebut, pemda diminta melaksanakan rekrutmen dengan mengedepankan aspek objektivitas, transparan, kompetitif, dan bebas KKNSebagai wakil pemerintah pusat, gubernur diminta proaktif untuk mengawasi bupati/walikota selama rekrutmen berlangsung(esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengungkap Kasus Bakal Terima Hadiah


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler