BACA JUGA: Permadi Tuding Boediono Arsitek BLBI
Selain itu, keberanian kepala daerah berinovasi juga menjadi salah satu kuncinya.Topik tersebut dibahas dalam seminar nasional bertajuk Menata Kembali Desentralisasi: Apa Agenda Berikutnya" di The Empire Palace Surabaya Rabu (27/5) malam
Dari dialog tersebut disimpulkan bahwa pelaksanaan desentralisasi perlu ditata kembali
BACA JUGA: KPK Akan Beber Rekaman Jhony Allen
Salah satunya menentukan arah baru hubungan pusat dengan daerah untuk meningkatkan kinerja pemdaGubernur Sumbar Gamawan Fauzi lebih banyak menyoroti masalah tidak efektifnya keberadaan gubernur
BACA JUGA: KPK Hentikan Pelimpahan Perkara
Menurut dia, jika ada daerah yang berhasil, bukan karena provinsi yang berperan besarSebab, ada kewenangan bupati dan wali kota yang bersentuhan langsung dengan masyarakatDia menegaskan, peran provinsi terlalu kecilSemua perizinan ada di kabupaten/kota kecuali yang lintas wilayahKarena itulah, peran provinsi selama ini hanya mengoordinasikanPadahal, menemukan sosok gubernur mengeluarkan biaya yang tidak kecil
Dia mencontohkan pemilihan gubernur Jatim yang memakan anggaran Rp 800 miliar untuk posisi yang kewenangannya kecil"Saya menyarankan gubernur dihapus sajaSumbar bisa diberlakukan yang pertama," tuturnya yang disambut tepuk tangan pesertaNamun Gamawan kemudian memperlunak usulnya dengan mengatakan, bahwa lebih baik gubernur ditunjuk presidenKarena, undang-undang menyebut gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah
Selanjutnya, gubernur menjadi perwakilan pusat di daerah untuk meminimalkan tumpang tindih kewenangan provinsi dan daerahSalah satu contohnya, sekolah internasional menjadi kewenangan provinsiTapi, guru di bawah kendali kabupaten/kotaSelain itu juga mempermudah verifikasi RAPBD yang selama ini dilakukan pusat, padahal jumlahnya sangat banyak"Sebenarnya itu cukup dilakukan di provinsi,sebagai wakil pusat," katanya.
Agenda selanjutnya adalah meluruskan kembali penyempurnaan undang-undang pemdaSelain itu, perlu batasan yang tegas antara kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad mengatakan, ukuran kinerja pemda harus terlihatDia mencontohkan ada gubernur yang mengklaim telah berhasil membangun daerahnyaUntuk membuktikan hal itu, indikatornya tentu saja bukan pembangunan gedung dan sebagainyaMenurut dia, seharusnya tolok ukurnya adalah human development index (HDI)"Kalau tidak ada itu, tidak ada gunanya," katanya.
Fadel mengatakan, untuk mengukur otoda harus ada variabelSalah satunya kapasitas manajemenMenurut dia, 45,5 persen keberhasilan ditentukan oleh kemampuan manajemen pemdaSelain itu, pengaturan budaya organisasi di lingkungan pemerintahan menjadi salah satu variabel yang porsinya mencapai 20 persen"Bayangkan jika tidak ada budaya birokrasiSeperti bekerja dengan taat," tuturnya
Pria yang telah berkali-kali mendapat penghargaan itu bahkan menegaskan bahwa dari variabel tersebut, yang terpenting adalah kapasitas manajemenSebab, hal itu menyangkut pengelolaan keuangan, sumber daya aparatur, dan penggunaan teknologi informasi
Hanya, ada kekurangan yang harus diperhatikan dan dibenahiSalah satunya pengelolaan keuangan daerah sering tidak maksimal, baik itu disebabkan penyerapan yang minim ataupun sasaran yang tidak tepatMeski demikian, pemerintah pusat tetap mengucurkan dana dengan nilai serupa, bahkan lebih tinggi pada tahun berikutnya.
Menurut Fadel, seharusnya uang itu diberikan dengan jumlah lebih besar kepada daerah yang benar-benar bisa mengelolanya"Seperti yang dilakukan pada manajemen perusahaanKalau laporannya kurang lengkap, dananya dikurangi," ucapnya
Dia menambahkan, dalam era otoda kepala daerah harus berani berinovasi dalam mengembangkan daerahnyaSalah satu yang dia lakukan di Gorontalo adalah tidak membeli mobil dinas untuk eselon IIIMobil dinas disewa dari pihak ketigaTernyata, cara tersebut bisa menghemat hingga 60 persenSebab, instansi daerah tidak mengurus perawatan mobil.
Uang penghematan itu dikumpulkan dan dijadikan sebagai bonus bagi pegawai yang berprestasi"Istilahnya TKD, tunjangan kinerja daerah," ucapnyaDia mengakui bahwa kebijakan itu sempat ditegur Men PAN (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara)Tapi, ada aturan yang menyatakan bahwa kepala daerah berhak mengeluarkan kebijakan yang menyejahterakan rakyatnya dan akhirnya dibolehkan
Menurut Fadel, desentralisasi perlu membuat arah baruSalah satunya mengelola pemda seperti halnya korporasiBedanya, kalau korporasi mengeluarkan produk yang dijual dan mendapat deviden untuk kepentingan pribadiSedangkan birokrasi adalah public service, yang menjual social goods"Devidennya dalam bentuk kepercayaan," ujarnya
Di bidang penggunaan anggaran, daerah juga masih menghadapi kendalaSalah satunya pola belanja anggaran pusat yang dilimpahkan ke daerah lebih dominan ke konsumsi, bukan investasi"Seperti untuk belanja pegawai dan barang," kata Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Depkeu Askolani
Bahkan, lanjut dia, banyak daerah yang dananya belum dibelanjakanPadahal, pusat telah memolakan pembagian dananya dalam hitungan defisitTapi, dana yang ada tidak dioptimalkan untuk pembangunanBuktinya, setiap tahun selalu ada surplus
Askolani menilai, kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan otonomi daerah antara lain, adanya benturan peraturan pusat dan daerah, perbedaan pandangan mengenai kewenangan, dan multitafsir dalam mengimplementasikan kebijakan"Salah satu jalan keluarnya adalah komunikasi untuk memperbaiki kebijakan yang ada sekarang," jelasnya(eko/kum)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat Bantah, SBY Tebang Pilih
Redaktur : Tim Redaksi