jpnn.com - JAKARTA - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Cornelis meminta Presiden Joko Widodo memperhatikan wilayah perbatasan di provinsinya. Cornelis mengatakan, masalah perbatasan di Kalbar adalah minimnya infrastruktur.
Menurut Cornelis, pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan sudah dimulai dua tahun sebelum pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berakhir. Kini, pembangunan wilayah perbatasan dilanjutkan di era Presiden Jokowi dengan dana sekitar Rp 2,7 triliun.
BACA JUGA: Petra Sihombing Senandungkan Pujian Bersama Ribuan Jemaat Gereja
Hanya saja, dana itu sebagian besar untuk mengelola kawasan hutan. “Jadi sepanjang perbatasan yang menyangkut hutan lindung, kawasan hutan produksi, sedang diselesaikan dengan kementerian terkait," kata Cornelis dalam jumpa pers usai pertemuan antara kepala daerah yang tergabung dalam Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) dengan Presiden Jokowi di kantor kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/4).
Lebih lanjut Cornelis menjelaskan, dana itu juga digunakan untuk pembangunan border atau pintu perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalbar. Namun, kata Cornelis, pemerintah daerah menginginkan border itu dibangun dengan standar internasional.
BACA JUGA: Dua Tersangka Jambret Roboh Didor Polisi
"Presiden sudah pernah melihat ke sana (border). Kami sampaikan untuk pembebasan lahannya menjadi tanggung jawab pemerintah nasional, bukan daerah,” imbuh Cornelis.
Cornelis mengungkapkan dalam pertemuan tersebut, presiden juga meminta masukan para gubernur dari Kalimantan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan APBN Tahun 2016.(flo/jpnn)
BACA JUGA: Sabu Dalam Dubur Itu Dimusnahkan, Sebanyak Ini Loh..
BACA ARTIKEL LAINNYA... Klaim Reklamasi Teluk Benoa Berikan Dampak Positif untuk Bali
Redaktur : Tim Redaksi