JAKARTA - Para gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) meminta sebuah kebijakan alias policy tidak mudah untuk dipidanaBayang-bayang pidana itu dikhawatirkan dapat menghambat pelaksanaan percepataan program pembangunan ekonomi.
Ketua APPSI Fauzi Bowo mengatakan, aspirasi para gubernur tersebut akan dibicarakan dalam Munas ke-4 APPSI di Semarang, 8-9 Desember mendatang
BACA JUGA: Bawaslu: KPU Sultra Tak Bersih
Menurut dia, perlu ada kebijakan konkret dari pemerintah pusat yang menggarisbawahi bahwa policy merupakan kewenangan diskresi, baik pemerintah pusat atau daerah."(Policy) tidak dapat begitu saja dituntut terkecuali ini berindikasi kriminal atau korupsi," kata Fauzi Bowo setelah rapat terbatas persiapan Munas APPSI dan peringatan Hari Antikorupsi di Kantor Presiden, Senin (5/12)
Karena itu, lanjutnya, perlu ada langkah-langkah sebagai tindak lanjut
BACA JUGA: DPR Mulai Gulirkan Pansus Haji
"Ini barangkali merupakan isu yang dikhawatirkan bisa menjadi hambatan pelaksanaan atau percepatan program pembangunan ekonomi, di daerah khususnya," urai gubernur DKI Jakarta itu.Foke, sapaan akrabnya, para gubernur dan staf yang menghadiri munas, juga akan ikut pada peringatan Hari Antikorupsi 9 Desember yang juga dilangsungkan di Semarang
Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Munas APPSI dan peringatan Hari Antikorupsi di Semarang diharapkan jauh dari suasana protokoler atau seremoni
BACA JUGA: Kades Ancam Boikot Pilpres 2014
"Saya ingin betul-betul kita bicara yang kongrit, yang tajam, memotret sekali lagi, dengan demikian dari fakta yang ada kita bisa melakukan langkah-langkah yang lebih tepat ke depan," katanya tentang peringatan hari antikorupsi dalam pengantar ratas.Dia meminta, KPK, kejaksaan, kepolisian, dan kementerian hukum dan HAM mengonsolidasikan pekerjaannya dan melaporkannya kepada publik 9 Desember nanti"Bukan hanya sekedar peringatannya tapi bagi kita, apa yang kita lakukan hingga hari ini di dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi," katanya.
Terkait APPSI, SBY mengingatkan, keberhasilan pembangunan di tingkat nasional ditentukan oleh pembangunan sektoral yang dipimpin menteri dan pembangunan regional yang dipimpin gubernur"Makin sinergis akan makin baik hasilnyaTapi kalau berjarak, tidak klop di sana-sini, hampir pasti tidak akan optimal yang bisa kita capai," tuturnya.
Menurutnya, mengatasi masalah-masalah yang ada, bukan hanya ditentukan oleh anggaranMeski pun jumlahnya selalu meningkat setiap tahun
"Meskipun itu juga penting, itu sekali lagi tidak akan mencapai hasil yang sungguh baik manakala implementasi pembangunan itu tidak sinergis, tidak terpadu, dan tidak dilaksanakan secara baik," papar SBY.
Presiden meminta, munas bisa masuk ke wilayah-wilayah koordinasi ituTermasuk mengagendakan pembahasan pemerintah yang baik dan efektif, serta reformasi birokrasi"Juga jauhkan dari sisi-sisi yang seremonial, protokoler, tapi kita bekerjaKita ingin meningkatkan kinerja," katanya(fal/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hanura Usung Calon Gubernur Yang Pasti Menang
Redaktur : Tim Redaksi