Gubernur Rame-rame Minta KEK

Kamis, 22 Januari 2009 – 19:56 WIB

JAKARTA – Para kepala daerah rame-rame mengusulkan agar daerahnya ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi KhususSeiring pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang KEK di DPR, daerah mengingikan agar ada kejelasan tentang status KEK agar perekonomian daerah lebih berkembang.

Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Panitia Khusus (Pansus) RUU KEK dengan para gubernur/wakil gubernur, Kamis (22/1)

BACA JUGA: Besaran Alpha Tak Naik Pemerintah Rugi Rp 2 T

Wakil gubernur Papua Alex Hasegem pada kesempatan itu mengatakan bahwa Pemprov Papua mengusulkan Biak segera ditetapkan sebagai KEK
“Biak itu eastern gate bagi Indonesia

BACA JUGA: Pertamina Minta Besaran Alpha Naik Jadi 13,4 Persen

Kita ingin Biak jadi KEK, ,” ujar Hasegem.

Menurutnya, letak Biak sangat strategis karena berada pada jalur pelayaran Pasifik
Selain itu, Biak juga pernah menjadi tempat transit bagi penerbangan internasional

BACA JUGA: Malaysia Pangkas Bunga Jadi 2,5 Persen

“Kita usulkan Biak jadi KEK,  bukan sekedar kapet (kawasan perekonomian terpadu),” cetus Hasegem.

Hal senada juga dilontarkan wakil gubernur Maluku Said AssagafMenurutnya, pemerintah Maluku juga mengusulkan ada daerah di Maluku yang menjadi KEK“Sesuai karakter wilayah kami, usulnya adalah KEK untuk sector kelautan,” ujar Assegaf.

Menurutnya, saat ii kebijakan industri masih terfokus pada industri di daratan saja“Karenanya kami ingin KEK juga mengakomodasi untuk daerah kepulauan,” pintanya

Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dalam kesempatan sama meminta agar pendekatan KEK harus bertumpu pada kondisi dan sumber daya masing-masing regional atau kawasanNamun, pemerintah pusat diharapkan memberikan perlakuan khusus kepada kawasan timur Indonesia, utamanya perbedaaan level infrastruktur"Saya berani bilang, infrastruktur KTI itu tertinggal tiga level di bawah kawasan BaratIni kendala utama yang sangat berkaitan dengan rencana zonasi kawasan ekonomi itu," tegas Syahrul

Karena itu, untuk menjaga investasi dan akselerasi ekonomi bisa berimbang antara Timur dan Barat, KTI membutuhkan fasilitasi-fasilitasi dan insentif-insentif khusus dari pemerintah pusatSyahrul mengungkapkan, salah satu realita yang sebenarnya lebih pas disebut kendala bagi kawasan Timur, adalah akses-akses strategis ekonomi yang menumpuk di sekitar Jawa dan Sumatera saja

Sedangkan Gubernur Riau Rusli Zainal mengusulkan agar pelabuhan Dumai di Riau segera ditetapkan sebagai KEKMenurutnya, Pemprov Riau telah memiliki rencana pengembangan Dumai“Apalagi pemerintah pusat juga sudah menyetujui Dumai menjadi salah satu kawasan ekonomi khusus (KEK) di Indonesia,” ujar Rusli.

Hanya saja ia menyayangkan Dumai tidak dimasukkan sebagai pelabuhan eksporPadahal, pemprov Riau sudah memiliki rencana pembangunan tol Pekanbaru-Dumai.

Sedangkan Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo mengatakan, saat ini pembangunan industri di Jawa Tengah masih terpusat di SemarangKarenanya Bibit mengusulkan daerah di sekitar Semarang sebagai KEK.  “Kita usulkan Daerah Kendal dan Demak menjadi KEK.  Kita sudah tidak bisa lagi mengandalkan Semarang karena sudah sangat jenuh,” ujarnya.

Anggota Pansus RUU Kawasan Ekonomi Khusus Tamsil Linrung, mengatakan, dalam penetapan daerah menjadi KEK perlu ditegaskan pada pertimbangan-pertimbangan kekhususan daerah tertentu"Contohnya, perlunya kawasan timur Indonesia mendapat kekhususan di sektor kelautan dan perikananSupaya, Indonesia terhindar dari potensi kehilangan sumber daya kelautan sekian triliun rupiah pertahun hanya karena karena tidak adanya penangananan yang lebih spesifik," ungkap anggota Komisi IV DPR RI ini.

Tamsil menegaskan, KEK ini akan berbasis keunggulan daerah, tapi orientasinya untuk mengangkat ekonomi regional"Ini untuk mencapai sasaran mendorong posisi strategis indonesia dalam dinamika ekonomi dunia," katanya

Sementara Ketua Komisi VI DPR Toto Daryanto mengatakan, DPR berencana akan mempercepat pembahasan RUU KEKAlasannya, jika RUU KEK sampai tidak dapat disahkan pada periode DPR 2004-2009 dikhawatirkan nasib KEK akan semakin tidak jelas

Menurut Ketua Komisi VI Toto Daryanto, RUU KEk akan secepatnya dibahas bersama pemerintah“Kita upayakan RUU ini segera disahkan dalam 3-4 bulan mendatang,” kata politisi PAN ini memberi janji.(ara/ysd/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... KPPU Janji Akan Periksa Industri Bandel


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler