PADANG -- Meski sudah diagendakan sejak lama, kunjungan ini tetap menuai pro kontra di tengah masyarakatJika kepala daerah pergi, masyarakat justru akan kocar-kacir
BACA JUGA: Jogja Berselimut Debu, Sekolah Diliburkan
Seharusnya Gubernur mempertimbangkan hal ini secara matangBACA JUGA: Abrasi Pantai Meluas, 86 Bangunan Hanyut
Hal itu disampaikan Pengamat Kebijakan Publik UNP, Eka VidiaBACA JUGA: Nelayan Dipukuli Petugas Patroli Malaysia
"Apalagi, Irwan baru saja menjabat sebagai gubernurWarga kini menunggu gebrakan," tegasnya. Eka berpendapat, perjalanan dinas Gubernur ke Jerman kali ini bukan menjadi prioritas utamaPasalnya, Gubernur hanya pergi untuk menjadi pembicara seminar promosi wisataKegiatan ini bisa dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tanpa Gubernur harus turun tangan langsung.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman berpendapat, seharusnya situasi psikologis masyarakat saat ini yang tengah menghadapi bencana, mengharuskan kehadiran gubernurKarena baru tahu kalau Irwan ke Jerman, Irman tak bisa mencegahnya"kalau saya tahu kepergiannya dari tiga hari lalu, saya bisa mengingatkannya agar jangan dulu meninggalkan Sumbar," kata Irman.
Selepas ditinggal Gubernur Irwan Prayitno hingga Sabtu (6/11) ke Jerman, Wagub Muslim Kasim siap menggawangi Sumbar yang tengah dirundung bencanaSoal rasa empati Irwan Prayitno, Muslim memastikan pasangannya itu sangat berempati akan kondisi Sumbar, Mentawai khususnyaMuslim memastikan, berangkatnya Irwan ke negara itu tidak akan mempengaruhi penanggulangan bencana tsunami di Mentawai"Kami sebagai pasangan kepala daerah, paham akan tugas masing-masingPembagian tugas sudah jelas, tidak ada masalah," ujar Muslim Kasim usai menerima bantuan dari Sabang Merauke Air Charter (SMAC) di ruang kerjanya, Rabu (3/11).
Keberangkatan ke Jerman tersebut, ungkap Muslim sudah terjadwal sejak lamaTepatnya 31 Agustus lalu atas undangan Kedubes RI di BerlinSebelum berangkat pun, Irwan juga sudah berkonsultasi dengan Muslim akan bagaimana Sumbar dan penanggulangan bencana nantinya"Atas pertimbangan bersama, termasuk seluruh instansi yang terkait penanggulangan bencana, menyatakan siap untuk penanggulangan bencana Mentawai," ulas mantan Bupati Padangpariaman itu.
Serperti diberitakan Padang Ekspress (grup JPNN) kemarin, tujuan utama perjalanan dinas gubernur, untuk memperkenalkan dan mengundang pelaku investasi dan perdagangan Jerman untuk menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya untuk provinsi yang diundang. Di antara investasi yang akan dibangun pembangunan cable car di Maninjau-Bukittinggi dan Lembah AnaiSelain itu, ada juga tawaran investasi di kawasan Mandeh Pessel, Danau Diatas dan Dibawah dan jalan shortcut Padang-SolokKemudian, ada juga program andalan SumbarMisalnya, penangkapan ikan tuna, pengolahan kakao, dan tawaran investasi eksploitasi panas bumi
Terakhir, juga dibicarakan masalah penjajakan mekanisme carbon trade dalam pengurangan emisi karbonMeski sudah ada, mekanisme yang jelas perlu aturan yang perlu pasti dalam merealisasikan program ini
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang dikonfirmasi terpisah soal keberangkatan gubernur dan rombongan, menyebutkan jauh sebelum gempa gubernur memang meminta izin ke luar negeri, tepatnya Jerman"Kita hanya meneruskan permohonan itu ke presiden melalui SesnegIzin tersebut saya teruskan ke Menteri Sekretaris Negara Sudi SilalahiBanyak wartawan yang menghubungi, lalu saya cek ke Pak SudiMenurut beliau memang belum ada izin dari Presiden," tegas Mantan Gubernur Sumbar ini.
Usai menutup acara orientasi bupati/walikota di gedung Badan Diklat Kemdagri, kemarin petang, Gamawan sudah menjelaskan hal tersebutHanya saja, saat itu dia belum memastikan apakah izin sudah dikeluarkan oleh presiden atau belumGamawan hanya memastikan bahwa izin sudah diajukan sebelum tsunami Mentawai terjadiDia pun enggan memberikan komentar mengenai kepergian gubernur ke Jerman"Saya kan mantan gubernur Sumbar, nanti penilaian saya subyektifBiar publik yang menilai," kilahnya.
Gamawan mengatakan, sebenarnyang yang diundang ke Jerman tak hanya gubernur Sumbar, tapi juga ada beberapa gubernur yang lainHanya saja, seperti gubernur Sumsel dan gubernur Jatim, tidak berangkat
Sebagaimana diketahui, sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri; dan Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara Nomor B-32/M.Sesneg/SetmEn/07/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri.
Dalam ketentuan itu, bagi gubernur yang akan keluar negeri izinnya dikeluarkan Presiden dengan tembusan kepada Menteri Sekretaris NegaraSurat permohonan persetujuan ditandatangani Menteri atau Ketua Lembaga NegaraKhusus bagi Gubernur permohonan ijin/persetujuan diajukan oleh Menteri Dalam Negeri.
Permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud, diajukan paling lambat satu minggu sebelum keberangkatan; Apabila sampai dengan tanggal keberangkatan yang diusulkan belum mendapat persetujuan tertulis dari Presiden atau pejabat yang ditunjuk, berarti pejabat yang bersangkutan tidak diizinkan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri(ndy/m/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kekurangan Tempat Rawat Luka Bakar
Redaktur : Tim Redaksi