jpnn.com, PEKANBARU - Badan Khusus Honorer (BKH) PGRI Riau mendukung kebijakan Gubernur H.Syamsuar dalam penyelesaian tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN).
Menurut Ketua BKH PGRI Riau Eko Wibowo, gubernur telah memerintahkan kepala Dinas Pendidikan untuk tidak merugikan honorer SMAN, SMKN, dan SLB se-Riau dalam proses pendataan non-ASN.
BACA JUGA: Gubernur Syamsuar: Terima Kasih Pimpinan KPK Atas Penghargaan Ini
"Kebijakan Pak Gub sangat kami apresiasi. Di tengah rencana penghapusan honorer, Gubernur Riau langsung mengambil kebijakan yang pro-honorer," kata Ekowi, sapaan pria yang juga wakil ketua PGRI Riau ini kepada JPNN.com, Selasa (11/10).
Dia mengungkapkan permintaan gubernur itu langsung ditindaklanjuti kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada 9 Oktober. Dalam sosialisasi pendataan non-ASN, Disdik diamanati agar berpihak kepada guru honorer.
BACA JUGA: Gubernur Syamsuar Menyampaikan Permintaan Ini kepada Raja Juli Antoni
Jangan sampai ada guru honorer yang dirugikan. Dinas Pendidikan harus proaktif mendata guru honorer yang ada agar bisa terakomodasi dalam pengadaan PPPK 2022/2023.
"Pak gubernur dan Pak kadis juga mewanti-wanti agar pendataan harus jujur. Transparansi data guru honorer sesuai regulasi yang sudah ditetapkan," ucapnya.
BACA JUGA: Syamsuar: Pejabat Pemprov Riau Jangan Sampai Bermain-main dalam Pendataan Honorer
Ekowi menegaskan BKH PGRI akan mengawal pengangkatan guru honorer menjadi PPPK tahun 2022 - 2023. Atas nama honorer dan PGRI, Ekowi memberikan apresiasi kepada gubernur yang konsisten meningkatkan kesejahteraan non-ASN.
"Kalau semua kepala daerah seperti gubernur Riau, masalah honorer akan cepat selesai. Tidak ada honorer yang menangis," pungkasnya. (esy/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Mesyia Muhammad