jpnn.com, JAKARTA - Koordinator aktivis Sumsel-Jakarta Harda Belly menilai gugutan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK yang dilayangkan oleh MAKI hanya memperkeruh masalah.
Namun, dia yakin polemik baru yang semestinya tidak terjadi lagi itu tidak akan mempengaruhi kinerja dari pimpinan KPK dalam memberantas korupsi.
BACA JUGA: Firli Bahuri Ingatkan Nilai-Nilai Antikorupsi Hari Raya Kurban
“Sebenarnya itu hak dari warga negara Indonesia untuk menggugat atau uji materi terhadap putusan MK sekalipun nanti akan menimbulkan perdebatan lagi, namun hal itu tidak akan pernah mengganggu kinerja dari pimpinan KPK,” kata Harda dalam keterangannya, Rabu (12/7).
Harda meyakini pimpinan KPK akan bekerja dengan baik dan menjalankan tugas sesuai dengan putusan MK sampai 2024 tahun depan.
BACA JUGA: Endar Priantoro Kembali Bertugas di KPK, Firli Bahuri: Tidak Ada yang Salah
“Putusan MK sudah final, perdebatan sudah selesai dan masyarakat tidak menampik bahwa putusan MK langsung berlaku setelah ditetapkan jadi kurang jelas apalagi. Jadi saya yakin Bapak Firli Bahuri dan pimpinan KPK yang lain akan bekerja semaksimal mungkin untuk menuntaskan banyak kasus yang ditangani sampai masa akhir jabatan tahun depan,” ungkapnya.
Lebih lanjut Harda menyampaikan, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang membutuhkan kolaborasi dari semua pihak untuk memberantasnya.
BACA JUGA: Soal Pungli di Rutan KPK, Mas Didik Minta Firli Bahuri Cs Bersih-Bersih
“Mari kita dukung KPK, saling bergotong royong sesama anak bangsa untuk memberantas korupsi,” jelasnya.
Terakhir, Harda berharap kasus korupsi di Indonesia bisa dituntaskan di tengah gejolak penggiringan opini oleh orang-orang yang tidak suka terhadap KPK.
“Bagaimanapun rintangan dan cobaan yang menimpa pimpinan KPK harus terus diterjang dan tidak usah pedulikan apapun yang terjadi untuk terus bekerja memberantas korupsi di negeri yang kita cintai ini,” tandasnya. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif