DEPOK -- Etika politik kandidat Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail yang juga incumbent terus jadi sorotanDia terpergok menggunakan fasilitas negara yakni menggunakan mobil dinas (mobdin) saat menghadiri Apel Siaga Pemenangan Pasangan Nur Mahmudi Ismail dan Idris Abdul Somad sebagai Calon Walikota (Cawalkot) dan Calon Wakil Walikota (Cawawalkot) Depok di Balai Rakyat, Sukmajaya, Kota Depok, Sabtu (18/9) kemarin
BACA JUGA: PAN Pasrah Jika Ada Reshuffle
Pantauan INDOPOS (grup JPNN), incumbent itu datang menggunakan mobil dinas Walikota Depok Mitsubishi Pajero B 1827 RFQ warna hitam yang diparkir tepat di depan gedung
BACA JUGA: Usul Hapus Sistem Suara Terbanyak
Padahal, Cawalkot asal PKS itu berulang kali diingatkan agar tidak menggunakan fasilitas negara dalam aktivitas politiknyaAkibat tindakannya itu, menuai komentar dari pengamat politik UI, Mulyana W Kusuma yang menyesalkan sikap incumbent tersebut
BACA JUGA: Tifatul Bilang Kualitas Telkom Bagus
Seharusnya dia dapat menjadi contoh perilaku politik yang baik dan sehat bagi semua kalangan, dengan memahami batas peran dan tugas yang diemban. Apalagi, ujarnya juga, agenda apel siaga pemenangan itu sudah pasti merupakan agenda politik”Saya tidak menyangka incumbent bisa begitu nakalApa mungkin dia merasa tindakannya tidak ada yang mengontrol sehingga berani atau memang kurang paham aturan,” ujarnya Sabtu (18/9) kemarinKarena itu dia berharap lembaga yang memiliki kewenangan mengontrol terutama Panwaslukada Depok bertindak
”Bukti-bukti pelanggaran itu sudah adaPanwaslukada bisa langsung bekerjaWarga juga bisa melaporkannya,” papar mantan anggota KPU periode 2002-2007 iniPerilaku incumbent dalam Pemilukada Depok, sambunngnya, perlu dikontrol ketatPasalnya memiliki peluang besar memanfaatkan fasilitas negara untuk tujuan politiknyaKarena itu dia sangat mendukung usulan incumbent mundur dari jabatan saat mencalonkan diri dalam Pemilukada”Kalau tidak mundur konflik interest itu tak bisa dihindari,” tutur dosen Fisip UI itu
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Depok, Rintis Yanto membenarkan kalau mobil Mitsubishi Pajero B 1827 RFQ yang digunakan Nur Mahmudi dalam acara politik milik negara yang dibeli dari APBD Kota Depok 2009 lalu”Nomor mobil Mitsubishi Pajero B 1827 RFQ itu milik Pemda Depok dan dibeli dengan uang rakyat dari APBD 2009 lalu,” terangnya kepada INDOPOS kemarin
Sementara itu, Ketua DPD PKS Depok, Mujtahid Rahman Yadi mengaku terkejut dengan laporan tersebutPasalnya sudah berulang kali dia mengingatkan agar fasilitas negara tidak digunakan dalam agenda politik”Saya belum tahuNanti coba saya koordinasikanYang jelas apel siaga ini memang agenda internal partaiSewajarnya tidak digunakan (mobil dinas, Red),” jelasnya
Apel siaga itu dilakukan secara marathon di empat lokasi berbedaBertujuan menguatkan semangat politik kader PKS dan pedukungnya untuk memenangkan Nur-Idris sebagai Walikota dan Wakil Walikota Depok periode mendatangDalam kegiatan tersebut sempat pula disampaikan misi kandidat yang tertuang dalam 8 program unggulanSeluruh peserta menyatakan siap membela Nur-Idris dengan mengucapkan ikrar bersama(rko)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kowani Rayu Perempuan Demokrat Bergabung
Redaktur : Tim Redaksi