PAN Pasrah Jika Ada Reshuffle

JAKARTA - Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan menyatakan, partainya telah siap dengan keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) apabila merombak Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) IINamun, perombakan kabinet itu harus didasari alasan atas kinerja menteri.

“Perlu disampaikan apa yang menjadi dasar reshuffle itu

BACA JUGA: Kunjungi Manca Negara, DPR Merasa Dipojokkan Media

Karena menteri telah bekerja keras untuk menjalankan program yang pro kesejahteraan rakyat,” ujar Taufik seperti dikutip Indo Pos di Jakarta, kemarin

Dia mengakui, laporan Unit Kerja Presiden Bdang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) telah memberikan apresiasi politik yang luas terhadap mitra koalisi, khususnya PAN

BACA JUGA: Besok, Sinyo Resmi Gubernur Sulut

“Tapi itu wajarSemua kinerja menteri itu harus dinilai dan dievaluasi

BACA JUGA: Gunakan Mobdin, Nur Mahmudi Dinilai Nakal

PAN mendukung evaluasi itu demi terwujudnya pembangunan yang pro kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Taufik mengatakan, laporan UKP4 harus diklarifikasi terlebih dahulu karena unit kerja itu tidak bisa memberikan penilaian terhadap  suatu kementerian dengan alasan pencapaian target kinerjaSebab, pencapaian target kerja berhubungan dengan cairnya anggaran (APBN)“Penilaian menjadi tidak fair jika kinerja menteri terhambat karena memang anggarannya belum cair,” kata Taufik.

Politisi kelahiran Jawa Tengah ini menegaskan, perombakan kabinet adalah hak prerogatif presidenUKP4, tegas Taufik, tidak bisa merekomendasikan perombakan kabinet namun memberikan penilaian obyektif terhadap kinerja kementerian“Kalau rapor merah karena performa, karena kurang bisa berkomunikasi dengan parlemen ya tidak masalahTapi kalau karena tidak melaksanakan tugas karena anggaran belum ada ya subjektif sekali, kata,” Taufik.

Secara terpisah, pengamat politik dari Universitas Indonesia Boni Hargens menyatakan, menteri yang memiliki kinerja buruk harus digantiPresiden harus mengambil sikap tegas, meskipun menteri itu berasal dari parpol mitra koalisi“Jangan ada tebang pilih, meskipun menteri itu dari mitra koalisi ataupun dari Partai DemokratKalau hasil kinerjanya buruk harus diganti,” ujarnya.

Menurut dia, figur parpol ditempatkan dalam satu jabatan di kabinet bukan untuk berbagi kekuasaanMelainkan, penempatan figur sebagai menteri untuk membantu Presiden SBY menjalankan program pemerintahan yang berorientasi pada pembangunan negara dan masyarakat

“Kalau memang SBY lebih memikirkan koalisi, justru itu akan membuktikan bahwa kabinet yang dibentuknya adalah kabinet pelangiSBY harus buktikan kepada rakyat bahwa kabinet yang dibentulkannya bukan untuk berbagai kekuasaan antar parpol,” ujar Boni.

Boni mengakui SBY punya hak prerogatifNamun hak itu harus dipergunakan untuk mendukung pemerintahan dan pembangunanSelain itu, SBY perlu menyerap aspirasi dari keinginan politik mitra koalisinya“Keduanya perlu dielaborasi meski keputusan tetap di tangan SBY,” tandasnya(dil)

BACA ARTIKEL LAINNYA... PAN Pasrah Jika Ada Reshuffle