jpnn.com, BEKASI - Ratusan guru honorer di SMA dan SMK negeri di Kota Bekasi mengancam menggelar aksi mogok mengajar.
Aksi itu akan mereka lakukan bila gaji selama tiga bulan belum dibayar hingga akhir April 2017.
BACA JUGA: Kontra PS TNI, Persib Ngotot Mainkan Essien-Cole
Pasalnya, sejak Januari 2017 uang honor mereka belum dibayarkan sama sekali oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
Lamanya pencairan honor untuk guru Tenaga Kerja Kontrak (TKK) itu terjadi setelah pengelolaan SMA dan SMK negeri diambil alih oleh Pemprov Jawa Barat dari Kota Bekasi.
BACA JUGA: Ribuan Guru Honorer Harap-harap Cemas
”Koordinator guru TKK tingkat SMA dan SMK sudah memberitahu kami, akan melakukan pengerahan massa ke Provinsi Jawa Barat pada Jumat 21 April 2017 mendatang,” terang salah satu guru honorer di SMA Kota Bekasi berinisial AJ, Rabu (19/4) kemarin.
Selain unjuk rasa, kata AJ menambahkan, pihaknya akan melakukan mogok mengajar. Sebenarnya, kata dia, sudah ada beberapa rekan-rekannya yang mogok mengajar selama dua hari belakangan ini. ”Sudah ada dari rekan kami yang mogok mengajar selama dua hari belakangan. Makanya kita lihat respon Pemprov Jawa Barat,” ujarnya.
BACA JUGA: Pimpinan BP Ngeles Soal Minta Kenaikan Gaji, Begini Kata Mereka
Sejak kewenangan pendidikan tingkat SMA dan SMK negeri diambil alih Pemprov Jawa Barat, kata AJ, besaran tunjangan yang dibayarkan kepada guru honor menjadi turun. Bila sebelumnya AJ bisa mengantongi tunjangan Rp1 juta sebulan, kini dia hanya mendapatkan tunjangan Rp 750 ribu perbulan.
”Jadi kami iri dengan guru-guru yang mengajar di tingkat SMP dan SD, sekarang sih jangan berharap tunjangan besar, gaji guru honorer saja suka terlambat dibayar,” katanya juga. AJ mengaku, untuk aksi unjuk rasa yang rencananya akan dilakukan Jumat 21 April 2017 nanti menyasar kantor Pemprov Jawa Barat.
Rencana demo itu sudah terkordinir oleh seluruh guru yang ada di SMA dan SMK. Perlu diketahui, jumlah guru yang berstatus non PNS sebanyak 478 orang dan yang berstatus PNS sebanyak 1.163 orang. Saat ini, seluruh guru TKK hanya diberi honor Rp 60 ribu per hari. Guru honorer itu juga diberi insentif mengajar Rp 75 ribu per jam dengan maksimal 10 jam selama satu bulan.
Sedang, tunjangan profesi guru PNS dari Pemprov Jawa Barat hanya Rp 600 ribu per bulan. Meski sebelumnya tunjangan profesi guru dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mencapai Rp 3,6 juta/bulan.
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Ahmad Ustuchri mengatakan untuk membantu insentif bagi guru yang mengajar di SMA dan SMK yang kini bernaung di bawah Pemprov Jawa Barat, Pemkot Bekasi sudah memberikan bantuan. ”Jadi ada APBD Kota Bekasi yang dalam pagunya untuk membantu guru SMA dan SMK,” katanya.
Ustuchri menambahkan, keterlambatan pembayaran gaji guru oleh Pemprov Jawa Barat sudah terlalu lama. Pasalnya, sejak Januari sampai Maret 2017 para guru belum mendapatkan upah apa pun. “Berbeda, dengan guru SD dan SMP yang masih di bawah Pemkot Bekasi, yang sudah menerima upahnya,” jelasnya.
Perlu diketahui, sebelumnya Sekretaris Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Bekasi, Innayatullah mengatakan Pemkot Bekasi telah menyiapkan anggaran Rp 40 miliar untuk membantu pemberian insentif bagi guru PNS dan gaji guru honorer tingkat SMA dan SMK negeri yang mengajar di Kota Bekasi.
Hanya saja, wewenang pendistribusian dana itu tetap akan diserahkan kepada Pemprov Jabar. ”Adanya bantuin ini Pemkot Bekasi ini hanya ingin pendidikan yang sudah terbangun di Kota Bekasi tidak menurun kualitasnya karena insentif guru tingkat SMA dan SMK negeri yang kini berbeda,” tandasnya. (dny)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gaji sudah Lebih Tinggi dari Gubernur, Pimpinan BP Masih Minta Tambah
Redaktur & Reporter : Budi