jpnn.com, JAKARTA - Forum Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (GLPGPPPK) Kabupaten Kuningan menuntut keadilan.
Para pendidik yang didominasi guru bahasa Inggris menyampaikan aspirasinya ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kabupaten Kuningan soal pengangkatan guru PPPK 2022.
BACA JUGA: Guru Non-ASN 3 Tahun Kerja Diangkat Tanpa Tes, Pentolan Honorer Sebut Pemerintah Melanggar UU
"Kami menuntut mendapatkan SK bersama ratusan guru lainnya pada pembukaan PPPK 2022," kata Ketua GLPGPPPK Kabupaten Kuningan Ita Juita kepada JPNN.com, Rabu (3/8).
Dia mengungkapkan kuota formasi yang masih tersedia sebanyak 763. Sementara, terdapat 410 guru honorer yang lulus PG masih harus menunggu antrean atau masuk keranjang.
BACA JUGA: Lapor Pak Mahfud, Honorer Sudah Capek Mengurus Dokumen Pendataan kecuali Ada Jaminan
Mereka salah satunya guru mata pelajaran bahasa Inggris.
Menurut Ita, kondisi tersebut dibenarkan BKPSDM yang mengatakan kebutuhan di lapangan kurang dari jumlah guru bahasa Inggris lulus PG sebanyak 53 orang.
BACA JUGA: Jangan Salah, Pendataan Honorer Bukan Dilakukan Tenaga Non-ASN, Cermati Penjelasan BKN
Sebanyak 21 orang sudah mendapatkan formasi, sedangkan 32 orang lagi belum tahu karena masih dalam tahap pengajuan.
Atas kondisi tersebut, GLPGPPPK Kabupaten Kuningan meminta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim merealisasikan janjinya.
Dalam berbagai kesempatan, Nadiem Makarim selalu menyatakan guru lulus PG seleksi 2021 akan menjadi prioritas satu pada pengadaan guru PPPK 2022. Prioritas tersebut tertuang dalam PermenPAN-RB Pasal 5.
Dia mengimbau pemerintah agar menyelesaikan dulu 193.954 guru lulus PG, sebelum pengangkatan prioritas kedua, ketiga dan pelamar umum, apalagi kuota di Kabupaten Kuningan masih ada.
Ita menyebutkan sesuai penjelasan BKPSDM, bukan hanya Kuningan yang memiliki kuota melebihi jumlah guru lulus PG, tetapi kekurangan kuota formasi kosong pada salah satu atau lebih mata pelajaran.
Contohnya, Kabupaten Cirebon dan Wonogiri, yang melakukan mekanisme penugasan kerja dengan mengampu mata pelajaran lain yang masih kosong.
“Beberapa kabupaten lain sudah mengupayakan penuntasan guru honorer lulus PG dengan sistem tidak linieritas atau dimasukan ke sekolah dengan jenjang lebih bawah atau linier, tetapi mengampu mapel lain," terang Ita.
Di Kuningan saja, tambahnya masih ada 168 formasi guru Bimbingan Konseling (BK) SMP yang tidak dilamar sama sekali. Artinya ada kekosongan di sana.
Oleh karenanya GLPGPPPK berharap BKPSDM, bupati bisa memperjuangkan ke situ.
"BKPSDM berjanji akan mencoba mengkaji dan berkirim surat kepada Kemendikbudristek untuk kasus guru mapel bahasa inggris di Kuningan. Namun, kami tunggu-tunggu belum mendapatkan kabar gembira lagi," ujarnya sedih.
Mereka kembali melanjutkan audiensi ke DPRD dan BKPSDM dengan tuntutan sama.
Dia optimistis, bupati akan mengabulkan permohonan mereka, karena Wonogiri pun melakukan kebijakan tersebut setelah berkonsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
"Masa sih tega meninggalkan 32 orang tanpa SK lalu memberikan kuota sisa untuk guru-guru prioritas selanjutnya, padahal kami sudah terbukti layak diangkat jadi ASN," pungkas Ita Juita. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad