jpnn.com - JAKARTA - Guru Besar Tetap Universitas Indonesia (UI) Achmad Syakhroza, BUMDes mengatakan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes dianggap mampu mengelola dana subsidi jika ditetapkan pemerintah sebagai pengelola dana subsidi. Ia meyakini, karena BUMDes mampu berinteraksi dengan rakyat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi.
Syakhroza menambahkan bila hal itu dilakukan maka alokasi bantuan dana desa akan terkendali dan bermanfaat secara maksimal untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi.
BACA JUGA: Soal Freeport, Menteri Sudirman Tak Suka Istilah Perpanjang Kontrak
"BUMDes juga akan fokus sesuai dengan potensi dan karakteristik desa dalam pengelolaan modal yang ditempatkan padanya supaya dapat memenuhi target skala ekonomi," kata Syakhroza, Senin (12/10).
Menurut Syakhroza, jika jumlah desa ada sekitar 60 ribuan, maka pemerintah akan mampu menuntaskan pembentukan seluruh BUMDes pada 2018. Apalagi bila di setiap BUMDes pemerintah ini terintegrasi secara IT dengan manajemen yang profesional, maka akan muncul Holding BUMDes. "Holding BUMDes ini akan menjadi salah satu pemain utama bisnis di Indonesia," katanya.
BACA JUGA: Rektor Berkley Digarap Bareskrim
Dia mengatakan, Nawacita membangun ekonomi desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi kenyataan bukan impian. Sebab itu, melalui BUMDes maka pemberdayaan manusia dan budaya rakyat Indonesia dibidang sosial, budaya, politik, dan ekonomi menjadi terang benderang.
Untuk mewujudkan kebutuhan petani itu sesuai karakteristik desa, jikalau BUMDes yang diplot mengelola dana subsidi maka itu akan mampu menjalankan apa-apa yang diinginkan Presiden secara baik.
BACA JUGA: Indonesia Butuh 100 Juta Kader Militan Bela Negara
"Sehingga akan menjadi mesin pertumbuhan yang riel bagi desa. Terusannya adalah kesejahteraan masyarakat desa," paparnya. Lalu, lanjut dia, tentu saja perusahaan-perusahaan BUMN lainnya dilibatkan dalam kerangka kinerja yang produktif dan saling menguntungkan untuk mewujudkan BUMDes yang sehat, bankable dan akuntabel serta berkesinambungan.
"Jikalau BUMDes bisa didirikan oleh Pemerintahan Jokowi awal tahun ini, maka pada bulan Mei tahun 2016 para petani sudah mulai akan terlihat panen. Demikian juga di sektor perikanan dan peternakan. Termasuk budidaya ikan, ternak ayam dan bebek atau sapi," katanya.
Dijelaskan Syakhroza, instruksi Presiden Joko Widodo agar bawahannya bekerja dan bekerja, harus bisa diimplementasikan oleh para menteri sebagai pembantu Presiden.
"Rakyat di desa diminta untuk bekerja dan bekerja, tentu jangan lagi terbebani untuk memikirkan bagaimana mendapatkan pupuk, bibit, pakan ternak, alat tangkap perikanan," kata dia.
"Selain itu Rakyat tidak terbebani lagi bagaimana cara mendapatkan dana untuk membeli bibit, pupuk dan bagaimana cara mereka memasarkan hasil panen," tuntasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pembahasan RUU KPK Ditunda, Kenapa?
Redaktur : Tim Redaksi