jpnn.com, JAKARTA - Guru Besar Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Muhammad Firdaus meminta publik tidak salah menerjemahkan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang neraca surplus-defisit pangan. Firdaus menegaskan bahwa kondisi ketersediaan pangan pokok nasional secara kumulatif mencukupi meskipun sebarannya belum merata.
“Surplus-defisit dalam sistem penyediaan pangan antar-wilayah itu sudah menjadi hal yang biasa terjadi, bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat sekalipun, apalagi kita negara kepulauan terbesar di dunia, tidak mungkin produksi merata sama di seluruh wilayah. Sistem distribusinya yang perlu ditata lebih baik,”ujar Firdaus pada acara Pangan Talk: Ketahanan Pangan dan Peran Teknologi Pertanian di Masa Pandemi yang dihelat Kelompok Studi Pangan Institute melalui konferensi video, Minggy (3/5).
BACA JUGA: Dalam 4 Tahun, Kementan Cetak Sawah Baru 224.977 Hektare
Firdaus dalam diskusi yang diikuti para pakar, praktisi dan pemerhati pertanian itu menegaskan bahwa masing-masing wilayah punya keunggulan dan kapasitas produksi. Yang terpenting, katanya, ketersediaan secara agregat nasional harus mencukupi.
Lebih lanjut Firdaus mengatakan, sistem distribusi perlu ditata. Tujuannya adalah mengurangi disparitas harga antar-wilayah.
BACA JUGA: Tak Ada Lagi Pembatasan Belanja Bahan Pokok, Stok Pangan Aman, Tenang
“Kami sangat mengapresiasi upaya pemerintah dalam menata sistem distribusi pangan kita. Contohnya di Kementerian Pertanian sudah merintis kerja sama dengan beberapa start-up untuk distribusi pangan. Data stok terkini dan prediksi ketersediaan pangan sekian bulan ke depan juga sudah dibuat sangat lengkap. Ini bagus dan perlu diketahui publik, supaya masyarakat lebih tenang,” katanya.
Lebih lanjut Firdaus menegaskan, data pergerakan harga pangan harian harus terus dipantau dan diinformasikan ke publik. Dengan demikian masyarakat luas termasuk petani punya panduan.
BACA JUGA: Bicara soal Stok Beras, Mentan SYL Bikin Tenang
"Ini menjadi salah satu cara menekan disparitas harga petani dengan konsumen. Pernah saya cek langsung petani di pelosok Boyolali, ternyata mereka update soal harga di pasar induk dan pasar-pasar besar. Ini luar biasa," kata profesor muda IPB tersebut.
Terkait kondisi pandemi COVID-19 saat ini, Firdaus mengingatkan akan pentingnya jaminan ketersediaan bahan pangan. Sebab, hal itu penting di tengah anjuran tentang berdiam di rumah atau stay at home di masa pandemi.
“Saya setuju bantuan untuk masyarakat tidak berupa cash money. Bisa dalam bentuk voucer atau paket bundling pangan. Mekanisme delivery-nya bisa diatur supaya masyarakat nyaman di rumah masing-masing,” ujarnya.
Firdaus menambahkan pandemi COVID-19 menuntut negara mampu bertindak cepat mengantisipasinya. Beberapa sektor yang terpukul akibat pandemi COVID-19 di antaranya adalah pariwisata, horeka (hotel, restoran dan katering), industri pengolahan dan sektor informal.
Tiongkok sebagai mitra dagang utama Indonesia pun terkena imbas terjadinya kontraksi perdagangan global. "Untuk bisa tetap eksis, kita harus terus menjaga penyerapan domestik serta mencari produk dan pasar baru," katanya.
Untuk menjaga ketahananan pangan nasional, Firdaus menekankan pentingnya meningkatkan akurasi data stok bahan pangan dari produksi dalam negeri maupun impor, penataan akses distribusi logistik, jaminan keamanan pangan, mempertahankan daya beli masyarakat hingga menjaga stabilitas harga. Selain itu, Firdaus juga mengingatkan pentingnya menjaga status gizi dan kesehatan masyarakat selama pandemi ini.
Caranya bisa dengan meningkatkan asupan konsumsi produk hortikultura dan aneka kacang. "Banyak hal yang bisa dilakukan. Untuk itu sinergi dan kolaborasi semua pihak harus terus ditingkatkan, contohnya kemitraan antara pelaku usaha besar, UMKM, hingga petani,” pungkasnya.(ikl/jpnn)
Redaktur & Reporter : Antoni