SAMARINDA – Polemik keterlambatan pembayaran insentif guru di Samarinda kian melebarBelum lagi insentif itu cair, sejumlah guru honor mengaku diintimidasi karena aksi mereka menuntut hak
BACA JUGA: Dana Unas Nyangkut di Daerah
Informasi ini sebelumnya disampaikan di dalam pertemuan antara guru yang berstatus pegawai tidak tetap harian (PTTH) dengan Pemkot Samarinda yang difasilitasi DPRD
BACA JUGA: Hasil Uji Petik, Unas Masih Buruk
Bentuk intimidasinya macam-macam, mulai mengancam memberhentikan hingga pengurangan jam belajar.Dikonfirmasi hal ini, Ketua Forum Solidaritas PTTH Samarinda Wahyuddin membenarkan
BACA JUGA: Aceh Ikut Debat Pelajar se Dunia
Di beberapa sekolah negeri kami mendapat laporan, kepsek mengintimidasi,” terangnya seperti diberitakan Kaltim Post (grup JPNN).Dikatakan, pengurangan jam belajar adalah intimidasi yang paling memungkinkanPadahal, kata dia, pendapatan guru honor hanya mengandalkan jam belajar dan insentifUntuk satu jam mengajar, setiap guru honor mendapat bayaran antara Rp 2.500 hingga Rp 3.000Jika dalam sepekan mereka mendapat jam mengajar penuh atau 24 jam sepekan, take home pay dalam sebulan sekitar Rp 400 ribu.
Itu sebabnya, wajar jika guru honor menuntut insentif Rp 1 juta sebulanApalagi, kata dia, berbeda dengan PNS, guru honor yang memiliki jam mengajar sama, tidak mendapatkan tunjangan dan jaminan apapun“Tanpa jaminan kesehatan, bisa dibayangkan ketika guru sakit, gaji yang diperoleh sebulan habis untuk pengobatan,” katanya
Kondisi ini, kata Wahyuddin, lebih menyedihkan dari warga miskin yang mendapat jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas)Untuk hal ini, Wakil Ketua DPRD Samarinda Sarwono mengatakan, para guru PTTH bisa mengikuti program Asuransi Masyarakat Samarinda (Asmara)“Asuransi ini bukan untuk warga miskin, melainkan bagi warga yang sama sekali belum memiliki asuransi,” jelas Sarwono
Wahyuddin juga meminta, supaya ada kepastian dari pemerintah kota, guru honor yang mengikuti aksi tidak diberhentikan ketika insentif cair“Perlu aturan untuk melindungi para guru iniKami hanya menuntut hak kami,” jelas diaDitanya soal intimidasi kepsek ini, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Samarinda Harimurti mengatakan, akan mengambil sikap tegas“Silakan disampaikan kepada kami, jika terbukti akan disikapi,” janjinya.
Pada Kamis (21/4), sekitar 100 anggota FSPTTH berdemonstrasi di depan Balaikota dan DPRD SamarindaDalam pertemuan, para guru honor menuntut pembayaran insentif triwulan ketiga dan keempat tahun 2010, serta triwulan pertama tahun 2011Diperkirakan, jumlah tunggakan pemkot kepada para guru itu sebesar Rp 40 miliar
Masih dari pertemuan, pencairan insentif triwulan tiga dan empat tahun lalu disebut masih dalam prosesSementara keterlambatan kekurangan penyaluran insentif pada 2009 sebesar Rp 9 miliar sudah diselesaikan
Harimurti, kepala Disdik memperlihatkan surat bernomor 900/175/DP.IB/03/2011 mengenai pencairanSurat tertanggal 20 April 2011 menyebut, nominal Rp 30,58 miliar untuk insentif ditembuskan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD), Inspektorat, DPRD, serta arsip
Harimurti mengatakan, dana insentif itu tidak ada di Disdik, melainkan di DPPKAD selaku pengelola keuanganSupaya dana itu bisa cair, Disdik harus mengajukan ke DPPKADCaranya, menyampaikan blangko yang harus ditandatangani guru penerima yang dikumpulkan kepsekDari sini, Disdik akan mengetahui berapa nilai insentif untuk diajukan ke DPPKADSetelah tagihan diketahui, dana dikucurkan dan masuk ke rekening Disdik untuk kemudian ditransfer ke rekening sekolah dan disampaikan ke setiap guru.
Mengenai ada tidaknya dana insentif ini, sejumlah pihak sempat meragukanPasalnya, pihak DPPKAD yang paling mengetahui ada tidaknya dana, tidak hadir dalam pertemuanMelalui pesan singkat kepada Kaltim Post, Kepala DPPKAD Burhanuddin mengatakan, sedang di Jakarta menghadiri rapat migasBurhanuddin juga memastikan, dana Rp 40 miliar sudah ada dan siap dikucurkan, sesuai prosedur
“Ada dananyaKalau soal surat Disdik yang ditembuskan ke kami, saya belum cek ke stafSoal pertemuan dengan wali kota dan kepala sekolah (yang menjadi rekomendasi saat pertemuan di DPRD, kamis lalu), saya belum tahu,” ucapnya, singkat(fel/her)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Guru di Sekolah Mutu Rendah Dukung Kecurangan
Redaktur : Tim Redaksi