jpnn.com - TANJUNGPINANG - Guru Honorer 7 Bulan Belum Gajian, Utang Menumpuk, Sedih.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih mengevaluasi rancangan program kegiatan yang menggunakan APBD Perubahan Tahun 2022.
BACA JUGA: Guru Lulus PG Tidak Bisa Digeser Honorer Belum Ikut Tes, Kawal & Lawan!
Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Riau Wahyu Wahyudin evaluasi yang dilakukan Kemendagri sudah bisa selesai bulan depan.
"Mudah-mudahan evaluasi selesai sebelum masuk November 2022. Biasanya, ada catatan hasil evaluasi terhadap rancangan kegiatan, seperti kegiatan yang tidak boleh dilaksanakan karena bertentangan dengan undang-undang," kata Wahyu di Tanjungpinang, Minggu(23/10).
BACA JUGA: Honorer K2 Penjaga Kantor & Petugas Kebersihan Akhirnya Masuk Pendataan Non-ASN
Wahyu mengungkapkan seluruh fraksi di DPRD Provinsi Kepri menyetujui APBD Perubahan tahun 2022 pada akhir September 2022.
Pendapatan asli daerah pada APBD murni mencapai Rp1,3 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp1,4 triliun pada anggaran perubahan.
BACA JUGA: Surat Dirjen GTK Bikin Guru Honorer Bergembira Campur Khawatir, Lulus PG Terancam?
Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada anggaran perubahan bersumber dari pajak daerah Rp1,2 triliun. Pendapatan pajak daerah terbesar dari pajak kendaraan.
Sementara target pendapatan retribusi turun dari Rp69,9 miliar pada anggaran murni menjadi Rp10 miliar pada anggaran perubahan.
Sedangkan pendapatan lain-lain yang sah meningkat dari Rp119 miliar menjadi Rp146,5 miliar.
"Ada penambahan target pendapatan sebesar Rp96 miliar atau 7,12 persen," ujarnya.
Dia mengatakan, evaluasi terhadap rancangan program kegiatan yang menggunakan APBD Perubahan 2022 harus selesai dalam waktu dekat sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan.
"Ini juga menyangkut penyerapan anggaran. Makin cepat kegiatan dilaksanakan, makin besar potensi penyerapan anggaran," ujarnya.
Guru Honorer 7 Bulan Belum Gajian
Wahyu menjelaskan, salah satu kegiatan yang penting ialah pembayaran gaji guru honorer.
Para guru honorer, lanjut Wahyu, minta agar gaji mereka segera dibayar.
Wahyu mengatakan, Sebagian besar guru honorer berutang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari karena sudah 7 bulan tidak menerima gaji.
Begitu nantinya gaji dibayar, para guru honorer menggunakan uang tersebut untuk membayar utang.
"Sekitar tujuh bulan belum dibayar sehingga kebanyakan dari mereka membutuhkan gaji tersebut untuk melunasi utang."
"Saya pikir ini juga menjadi perhatian Kemendagri," sambung Wahyu. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu