jpnn.com, JAKARTA - BKH PGRI kembali menyampaikan aspirasi kepada Komisi V DPRD Provinsi Riau. Dalam rapat yang digelar pada 12 Desember ini dihadiri langsung Kepala Dinas Pendidikan Riau Job Kurniawan dan Kepala BKD Ikhwan Ridwan.
Ketua Komisi V DPRD Riau Robin Hutagalung mengatakan pihaknya telah menerima sejumlah aspirasi yang disampaikan Ketua BKH PGRI Eko Wibowo.
BACA JUGA: THR Terancam, Guru Honorer Resah Lihat Jadwal Penetapan NIP PPPK
Robin meminta Dinas Pendidikan dan BKD Riau membantu permasalahan guru honorer.
Dikatakannya DPRD selalu memantau perkembangan PPPK 2022 dan 2023, sampai tujuan pengangkatan semua guru honorer menjadi PPPK.
BACA JUGA: 42 Persen Guru Terjerat Pinjol, Gaji Honorer & PNS Jomplang, 1 Juta PPPK KacauÂ
'Kami minta Dinas pendidikan Riau memfasilitasi guru honorer agar tidak ada lagi masalah untuk pendaftaran PPPK ke depannya," ujar Robin.
Dia juga berpesan kepada guru honorer agar hati-hati dan teliti saat meng-upload berkas untuk pendaftaran PPPK 2023. Dinas Pendidikan Riau diharapkan menginstruksikan kepada kepala sekolah untuk merapikan Dapodik guru honorer agar sesuai linieritas ijazahnya.
BACA JUGA: Guru Honorer Minta Firli Usut Dana Pemda untuk Gaji PPPK
"Diminta agar Dinas Pendidikan Riau mengusulkan formasi untuk PPPK 2023 dengan membuka semua mata pelajaran termasuk muatan lokal," sebut Robin.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Riau Job Kurniawan menjelaskan upload berkas pendaftaran PPPK hanya berlaku satu kali. Sistem seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) itu langsung dari pusat.
"Ada data yang bisa diubah dan tidak bisa diubah," sebutnya.
Ia menyampaikan akan mengambil semua kebutuhan formasi. Hanya, linieritas guru honorer ditetapkan Kemendikbudristek.
"Untuk data guru honorer linierkan di Dapodik. Kami sudah memanggil Kepsek agar guru honorer mengajar sesuai ijazahnya," sebut Ekowi, sapaan akrab Eko Wibowo.
Data BKH PGRI Riau masih kekurangan guru sekitar 8.000 orang. Job Kurniawan berpesan guru honorer jangan pindah sekolah sebelum pendataan selesai.
Mengenai proses untuk pengangkatan PPPK semua guru honorer sedang dalam proses. Ia juga menegaskan tidak ada pemberhentian guru honorer dan gaji tetap dianggarkan dalam APBD Riau. Kemudian mengenai guru PPPK akan dikontrak selama 2 tahun lalu akan dievaluasi ke depannya.
Sementara itu, Kepala BKD Riau Ikhwan Ridwan menambahkan upload berkas pendaftaran PPPK hanya berlaku satu kali. Ia juga menegaskan seleksi PPPK formasi guru bukan hanya formalitas, tetapi termasuk penilaian. Keputusan juga dikeluarkan pemerintah pusat.
Merespons hal tersebut Ketua BKH PGRI Riau Eko Wibowo, berterima kasih kepada Komisi V DPRD Riau yang sudah memfasilitasi. Ia juga berharap Kepala BKD Riau Ikhwan Ridwan dan Kepala Dinas Pendidikan Riau Job Kurniawan dapat mencari solusi bagi guru honorer di daerah.
"Harapan kami Pemprov Riau sudah mengusulkan kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim dan MenPAN-RB Azwar Anas secepatnya. Kami berharap semua guru honorer di Riau sudah tuntas diangkat ASN PPPK pada 2023 dan tidak ada lagi yang tercecer," pungkas Ekowi. (esy/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Mesyia Muhammad