jpnn.com, JAKARTA - Kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim yang mengizinkan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk membelikan pulsa internet bagi guru dan siswa dinilai tidak akan berjalan optimal.
Pasalnya, kebijakan penggunaan dana BOS maksimal 50 persen untuk gaji guru honorer saja tidak semuanya dilaksanakan sekolah.
BACA JUGA: Nadiem Makarim: Kepsek Harus Lebih Percaya Diri Mengelola Dana BOS
"Saya pesimistis pembelian pulsa internet akan direalisasikan sekolah. Saya saja masih beli sendiri paketan dan bayar sendiri WiFi di rumah," kata Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) DKI Jakarta Nur Baitih kepada JPNN.com, Kamis (16/4).
Rasa pesimistis juga disampaikan Ketum PHK2I Titi Purwaningsih. Dia sudah membayangkan, kehidupan guru honorer dan tenaga kependidikan makin sulit.
BACA JUGA: 3 Perubahan Penting Aturan Penggunaan Dana BOS
Sebab, kebijakan penggunaan dana BOS maksimal 50% juga belum dilaksanakan semua sekolah.
Sekarang sudah diubah lagi sehingga bisa dipastikan tidak jalan sebab berbagai aturan itu membuat kepala sekolah bingung.
BACA JUGA: TPG PNS Dipotong Rp 3,3 Triliun, Pengamat: Wajar, Mereka Sudah Lama Sejahtera
"Walah, belum semua sekolah laksanakan, eh sudah dihapus diganti pulsa. Akhirnya yang PNS juga dapat. Nasib, nasib, sudah nasib honorer terus diabaikan," ucapnya.
Sementara Koordinator Daerah PHK2I Kabupaten Magelang Nunik Nugroho menilai pemerintah sudah menindas honorer.
Sejak Mendikbud menyampaikan dana BOS maksimal 50 persen untuk gaji honorer, belum ada realisasi di bawah sampai sekarang. Kenapa dibatalkan dan diganti dengan pulsa.
"Apa pemerintah pikir honorer juga tidak terdampak> Yang tidak memberikan sumbangsih kepada negara justru dipikirkan. Sementara honorer yang terus memberikan pengabdian tidak dipikirkan dan malah dizalimi. Yang kami lihat, apapun kebijakan pemerintah bukan untuk honorer," tandasnya. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad