Guru Honorer Lulus Passing Grade PPPK Gelar Aksi, Heti: Tiba-Tiba Ada Serangan Mengancam

Kamis, 18 November 2021 – 17:08 WIB
Para guru honorer yang lulus passing grade PPPK tahap I tanpa formasi seusai bertemu Sesditjen GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani. Foto: dokumentasi FGHNLPSI for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aksi demonstrasi sejumlah guru honorer yang lulus passing grade PPPK 2021 berubah menjadi ajang silaturahmi.

Massa aksi hanya 8 orang yang merupakan perwakilan dari Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) dari beberapa daerah, di antaranya Cilegon, Sukabumi, Kebumen.

BACA JUGA: Ditanya Pemberkasan NIP PPPK Guru, Banyak Pemda Tutup Mulut, Sungguh Aneh

Perwakilan FGHNLPSI Heti Kustrianingsih mengungkapkan semula ada 500 orang yang berencana ikut aksi.

Kemudian setelah bernegosiasi dengan pihak kepolisian, massa yang diizinkan hanya 50 orang.

BACA JUGA: Info Terbaru dari BKN soal Pemberkasan NIP PPPK 2021, Khusus Guru Honorer, Sabar ya

"Namun, tiba-tiba ada serangan yang mengancam anggota kami, untuk merapat ke Jakarta. Akhirnya hanya kami delapan orang yang mendatangi Kemendikbudristek," kata Heti kepada JPNN.com, Kamis (18/11).

Walaupun cuma delapan orang, Heti sudah menyiapkan karung berisi berkas, selebaran yang berisi tuntutan, dan lainnya.

BACA JUGA: Belum Ada Tanda-Tanda Pemberkasan NIP PPPK 173 Ribu Guru Honorer, Apa Masalahnya?

Heti dan kawan-kawannya sudah nekat harus menyampaikan aspirasi rekan-rekannya.

Yang dia pikirkan bagaimana bisa berorasi meskipun hanya delapan orang.

"Bagi saya satu suara pun akan berpengaruh kalau Allah berkehendak," tegasnya.

Belum sampai berorasi, Heti dan kawan-kawannya diminta bertemu Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani. Suasana tegang di luar langsung berubah menjadi keakraban.

Sayangnya, tuntutan agar ada hitam di atas putih untuk jaminan formasi bagi guru honorer yang lulus passing grade PPPK guru tahap I tidak bisa dipenuhi.

Itu sebabnya Heti dan kawan-kawannya memutuskan untuk mengadu lagi ke DPR.

"Jujur saja kami belum puas dengan pertemuan tadi. Kami butuh payung hukum agar kebijakan pemerintah bukan hanya verbal," pungkasnya. (esy/jpnn)

 

 

 

 

Simak! Video Pilihan Redaksi:


Redaktur : Soetomo
Reporter : Mesya Mohamad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler