jpnn.com, PEKANBARU - Perwakilan guru sertifikasi mengancam akan menggelar aksi mogok mengajar setelah pertemuan mereka dengan Wali Kota (Wako) Pekanbaru Firdaus dibatalkan, Jumat (8/3) pagi.
Alhasil, tak ada solusi dan tak ada kata sepakat dari tuntutan para guru ini untuk bisa tetap menerima tunjangan penambahan penghasilan (TPP), meski sudah menerima sertifikasi.
BACA JUGA: Ibu dan Ayahnya Nikah Lagi, Nadia Rawat 3 Adiknya di Rumah Tanpa WC
Kemarin pagi sedianya akan digelar pertemuan lanjutan untuk mencari jalan keluar atas tuntutan para guru untuk bisa memperoleh TPP setelah demonstrasi Selasa (5/3) lalu.
Saat itu sekitar 1.000-an guru sertifikasi menggelar demonstrasi besar-besaran di halaman kantor wali kota hingga menutupi Jalan Sudirman yang ada di depannya.
BACA JUGA: Ayah Ibu Pergi Nikah Lagi, Nadia Harus Menghidupi Tiga Adiknya
Para guru menuntut Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru Nomor 7 tahun 2019 pada pasal 9 ayat 8-nya direvisi.
Perwako itu membuat para guru yang sudah menerima sertifikasi tak bisa mendapatkan TPP. Kepada para guru yang berdemo Selasa lalu memang disampaikan akan digelar pertemuan dengan Wako dan jajarannya yang berhubungan dengan Perwako tersebut.
BACA JUGA: Ini Dia yang Merusak Bendera Demokrat di Pekanbaru
Seperti Asisten III Baharuddin dan Kepala Dinas Pendidikan Abdul Jamal. Pertemuan rencananya digelar di Ruang Rapat Walikota Pekanbaru lantai 3 Kantor Walikota Jalan Sudirman. Hadir setidaknya 40 orang perwakilan guru SD, SMP serta pengawas yang berada di bawah Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
Pukul 10.00 WIB, para guru sudah menyesaki ruang rapat hingga lorong lantai 3 itu. Namun, mereka langsung kecewa karena mendapat kabar Wako tidak berada di tempat dan tak bisa menemui mereka. Awalnya, Sekdako Drs HM Noer MBS SH MSi MH yang akan menemui, namun para guru menolak. Suasana sempat gaduh di ruang rapat karena kecewanya para guru. Akibatnya, personel Satpol PP dikerahkan ke lantai 3 untuk berjaga-jaga.
Salah seorang guru SMP yang hadir Zulismarti mengungkapkan mereka dijanjikan bisa bertemu dengan Wako. ''Kami dijanjikan untuk ditemui Wako hari ini (kemarin, red). Ternyata itu hanya lip service eksekutif saja. Bapak Sekko yang terhormat juga tidak bisa memberikan kepastian apakah iya atau tidak tuntutan kami diterima,'' kata Zulismarti usai keluar dari ruang rapat karena pertemuan batal terjadi.
Para guru ini sendiri awalnya sudah ditemui Ketua PGRI Kota Pekanbaru Defi Warman. Dia menawarkan kepada para guru untuk penjadwalan ulang pertemuan. Namun opsi ini ditolak.
''Sikap kami hari ini (kemarin, red), kami tidak ada pertemuan-pertemuan ulang. Kami langsung dengan aksi kami, tunggu hari Senin wujudnya,'' lanjut Zulismarti.
Para guru memberi sinyal akan menggelar demonstrasi kembali Senin (11/3) nanti dengan massa yang lebih banyak. Untuk informasi, jumlah guru sertifikasi yang tidak mendapatkan TPP di Pekanbaru mencapai 3.000 orang. Sementara demonstrasi Selasa lalu diikuti oleh 1-000-an orang.
''Bagi kami solidaritas yes. Seandainya tidak dikabulkan tentu akan ada gerakan,'' imbuhnya.
Beberapa rekannya yang lain kemudian menimpali.
''Bila perlu mogok mengajar,'' ucap rekannya.
Zulismarti mengungkapkan, Sekdako Pekanbaru tidak muncul menemui mereka. Usai dari kantor Wali Kota, para guru akan ke Polresta Pekanbaru untuk mengurus pemberitahuan demonstrasi yang akan digelar Senin nanti.
''Tadi (kemarin, red) di dalam cuma sama Bapak Ketua PGRI. Tapi negonya nampaknya mundur. Dari Pak Sekda tidak pernah menampakkan muka ke kami. Kami ini mau ke Polresta, ngurus izin aksi unjuk rasa Senin,'' paparnya.
Sambil para guru ini membubarkan diri, berbagai celetukan terdengar. Di antaranya berucap Senin nanti akan meliburkan sekolah.
''Libur sekolah hari Senin. Bila perlu peserta didiknya dibawa,'' celetuk mereka.
Kekecewaan para guru terkait TPP ini bukan hanya tidak diterimanya lagi TPP bagi guru bersertifikasi. Namun juga ada guru yang pada posisi penilik mendapatkan tunjangan Rp5 juta. Selain itu, tunjangan profesi mereka di tahun 2018 lalu hanya dibayarkan 9 bulan saja.
''Tunjangan profesi di bulan Oktober, November, dan Desember 2018 belum dibayar sama sekali,'' ucap salah seorang guru.
Ketua PGRI Kota Pekanbaru Defi Warman menyebut, awalnya direncanakan hadir dalam pertemuan adalah 12 orang perwakilan para guru ditambah pengawas. Namun jumlah ini bertambah hingga tiga kali lipat lebih.
''Hari ini (kemarin, red) ternyata semangat kawan-kawan berbeda, banyak guru dan pengawas yang hadir. Pak Wali Kota hari ini (kemarin, red), katanya berangkat ke Jakarta sehingga tidak bisa sama-sama dengan kita,'' ungkapnya.
Defi menegaskan, PGRI pada masalah ini berusaha berdiri di tengah, menjembatani antara Pemko Pekanbaru dan para guru. Dia mengakui para guru berkeras agar Perwako yang meniadakan hak mereka untuk menerima TPP karena sudah menerima sertifikasi direvisi.
''Harapan kami dari PGRI itu tetap direvisi karena kita mengacu pada UU guru Nomor 14/2015. Ini yang perlu didiskusikan. Di mana yang kurang pasnya dengan UU tersebut. Sampai hari ini pencerahan pak wali perlu. Karena UU lebih tinggi dari PP. Kalau ada UU kita ikuti UU,'' jelasnya sambil berharap para guru tidak jadi merealisasikan niat untuk mogok mengajar.
Ketika ditanya tentang Wako yang kecewa dengan PGRI Kota Pekanbaru karena tak bisa membantu memberikan penjelasan yang baik pada para guru tentang Perwako yang kemudian jadi polemik itu, Defi mengatakan, itu kan aturan baru. Baru keluar tanggal 7 Januari 2019.
“Saya selaku Ketua PGRI belum menerima perwako itu. Kami tahunya perwako baru berseliweran di WA. Artinya ke kami sosialisasi belum sampai. Kalau begini bagaimana bisa ke bawah menyampaikan,'' jawab Defi.
Sementara itu, terkait TPP apakah masih layak guru menuntut itu setelah mendapatkan sertifikasi, Ketua PGRI Pekanbaru ini menggarisbawahi, apa yang terjadi di Pekanbaru tidak merata diterapkan di Riau.
''Kecuali sudah serentak diberlakukan di Riau guru bisa terima. Ini kan baru Pekanbaru yang melakukan. Ada pembanding lah guru kita ini, di provinsi dapat SK-nya ada. Kabupaten lain dapat kok Pekanbaru tidak. Itu sebenarnya yang jadi pertanyaan guru,'' ungkapnya.
Jika para guru membatalkan pertemuan karena menilai tak sesuai janji Wako akan menemui, jajaran Pemko Pekanbaru memiliki alasan lain batalnya pertemuan digelar.
''Kita kan kemarin sudah sepakat perwakilan yang hadir. Bahkan kita panggil pimpinan PGRI, masing-masing diwakili tiga orang, di absensi melebihi kesepakatan. Mereka datang hampir 40 orang,'' sebut Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) Setdako Pekanbaru Masirba H Sulaiman.
Mengenai rencana para guru yang akan menggelar demonstrasi yang lebih besar lagi, Irba mengingatkan akan konsekuensi sanksi yang mungkin timbul.
''Kalau sudah begitu akan ada sanksi disiplin. Guru adalah cerminan pendidik, bagaimana guru menutup jalan apakah itu cerminan pendidik. Silakan saja kalau mau demo, mereka menyadari tidak, ini berdampak pada anak-anak didik,'' sebutnya.
Sekdako Pekanbaru HM Noer menyebut, dia sebenarnya sudah menugaskan tim untuk bertemu dengan para guru mencari jalan keluar masalah yang terjadi. ''Tadi pada tim kita sudah serahkan untuk bisa menyampaikan informasi pada kawan-kawan guru. Kawan-kawan dalam tim mengharapkan itu perwakilan supaya bisa disampaikan dengan jelas. Tampaknya antara tim dan perwakilan (guru, red) tidak sepakat,'' kata dia.
Mengenai demonstrasi yang akan digelar guru Senin nanti, dia meminta itu tak dilakukan, begitu juga mogok mengajar.
''Mudah-mudahan tidak terjadi. Karena ini kan guru. Guru itu mengajar kan. Kita harapkan lebih baik ini utusannya yang datang. Mogok mengajar juga bukan solusi yang baik,'' pintanya.(ali)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Oknum Polisi Terciduk Saat Pesta Sabu Bersama Enam Temannya
Redaktur & Reporter : Budi