jpnn.com, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) memastikan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa, disertai dengan pengawasan yang ketat.
Pengawasan bahkan diberlakukan sejak awal, mulai dari tahap pendataan di tingkat RT, dilakukan oleh tiga orang 'Sukarelawan Desa Lawan Covid-19' yang selanjutnya dibawa ke musyawarah desa khusus (Musdesus) untuk penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
BACA JUGA: Kemendes PDTT Percepat Penyaluran BLT Dana Desa
Hasilnya kemudian diumumkan di ruang publik, hingga bisa dilakukan pengawasan oleh seluruh warga desa.
"Bentuk pengawasan yang kedua dilakukan oleh inspektorat dan dilakukan pengecekan adanya overlapping antara penerima BLT, PKH dan penerimaan bantuan pangan, karena syarat utama KPM adalah terdampak Covid-19 dan belum menerima jaringan pengaman sosial lainnya," ujar Gus Halim, saat diundang dalam Economic Update CNBC, Jumat (16/7).
BACA JUGA: 2 Anggota Paskhas TNI-AU Dianiaya Sekelompok Massa, Seorang di Antaranya Kritis
Gus Halim juga menyebut di desa telah dibangun posko pelayanan untuk melaporkan terkait dengan BLT Dana Desa.
Posko ini diminta selalu melakukan pemantauan agar penyaluran BLT Dana Desa lebih tepat sasaran.
BACA JUGA: Petani Garam Menyambut Baik Sikap Moeldoko, ini Penyebabnya
"Jadi bisa saja ada perubahan data KPM, apalagi pandemi COVID-19 masih berjalan hingga bisa saja ada penambahan," katanya.
Gus Halim menegaskan, BLT Dana Desa cukup efektif untuk membantu masyarakat desa dan bisa juga berefek pada pemulihan ekonomi di desa.(*/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang