jpnn.com, CIANJUR - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menyerukan untuk menghindari praktik politik uang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Hal tersebut disampaikan Gus Jazil sapaan Jazilul saat Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau 4 Pilar MPR di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu (2/9/2020).
BACA JUGA: Ketua MPR Mewaspadai Munculnya Konflik Horizontal pada Pilkada 2020
Menurut Gus Jazil, rakyat mendapat kesempatan yang besar dalam memilih Presiden dan kepala daerah secara langsung. Hal itu terjadi di Indonesia setelah reformasi.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengakui dalam demokrasi semacam itu, di satu sisi merupakan demokrasi yang terbuka namun ada tantangan yang perlu dihadapi dan dipikirkan dari demokrasi seperti ini yaitu pemenangnya adalah suara yang terbanyak.
BACA JUGA: Gus Jazil: Santri Berperan Penting Dalam Perjuangan Bangsa
“Demokrasi yang berkembang mempunyai tantangan,” ujarnya.
Demokrasi yang berkembang memang menyehatkan namun mempunyai efek samping. “Efek samping itu seperti tumbuhnya politik uang,” ungkapnya.
BACA JUGA: Total Insentif Prajurit TNI Cuma Sebegini, Anggota DPR Minta yang Wajar
Dalam aturan demokrasi, politik uang dikatakan pasal penyuapan. Demokrasi tak menghendaki cara-cara seperti itu.
Ia membandingkan politik uang sebesar Rp 50.000 hingga Rp 100.000 dengan masa jabatan kepala daerah yang jangka waktunya sampai lima tahun. Hal-hal yang demikian menurutnya harus ditinggalkan.
“Yang merusak dalam kehidupan perlu ditinggalkan,” papar pria yang akrab dipanggil Gus Jazil itu.
Ia berharap Pemilu tidak seperti dagang sapi. Juga tidak seperti pasar malam.
Pria asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, itu menyebut seperti pasar malam sebab di sana, orang baik, pencuri, tokoh agama, berbaur. Tidak jelas mana yang baik dan buruk berkumpul.
Dirinya dalam Pilkada serentak yang digelar pada Desember 2020 berharap tidak akan terjadi politik uang dan praktik-praktik dagang sapi.
“Pilihlah pemimpin yang mempunyai visi dan misi,” tegasnya.
Tak hanya itu, pelaksanaan Pilkada yang digelar diharap juga bisa berlangsung dengan damai.
Dalam Pilkada yang akan digelar pada Desember 2020, bisa jadi situasi pandemi Covid-19 masih menggejala. Ia meminta dalam setiap proses dan tahapan Pilkada yang ada, masyarakat, tim sukses, dan calon kepala daerah menerapkan protokol-protokol kesehatan. “Terhindar dari penularan Covid-19, tak ada politik uang dan dagang sapi serta berlangsung damai, itu harapan kita dalam Pilkada 2020,” tutur alumni PMII itu.(jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Friederich